Breaking News:

Siap Terima Judicial Review Tolak UU Cipta Kerja, MK Tak Akan Terpengaruh Kekuasaan Mana pun

"Saya meyakini, MK tak pernah menyampaikan pendapat atau pernyataan soal dukung mendukung UU," katanya.

Kontributor TribunAmbon.com/Fandy
Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam kelompok organisasi Cipayung Plus berunjuk rasa di kantor DPRD Maluku, Kamis (08/10/2020). Mereka menolak Omnibus Law. 

Fajar juga memastikan tidak akan terlibat dalam dukung-mendukung proses pengesahan undang-undang yang ada di tanah air.

"Sebagai pernyataan politik (dari presiden) ya itu tak bisa dihindarkan. Tapi, semua tahu lah, MK tak terlibat dalam dukung mendukung suatu UU atas nama kewenangan yang dimiliki," kata Fajar.

Kata Fajar, bahwa MK tidak akan menyampaikan pendapat mereka kepada publik terkait suatu undang-undang.

"Saya meyakini, MK tak pernah menyampaikan pendapat atau pernyataan soal dukung mendukung UU," katanya.

Fajar menyebut, bahwa pihaknya tidak melakukan persiapan khusus demi menghadapi permohonan judicial review (JR) terkait pengesahan RUU Cipta Kerja, meski diketahui UU sapu jagat itu akan banyak diuji materi oleh sejumlah pihak yang tak setuju.

Seorang Mahasiswi Luapkan Rasa Kecewa kepada DPR Lewat Puisi, Ini Isinya

Tolak Omnibus Law/ UU Cipta Kerja,Mahasiswa Demo di DPRD Maluku: Kami Ingin Bertemu Wakil Rakyat

"Kalau permohonan nanti diajukan, ya biasa aja. MK akan perlakukan sebagaimana hukum acara yang berlaku.

Sejauh ini gak ada persiapan-persiapan yang bersifat khusus.

MK memastikan selalu siap menerima dan memroses permohonan PUU (Pengujian undang-undang)," ujarnya.

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mengaku tak masalah jika ada pihak yang ingin melakukan uji materi UU Cipta Kerja ke MK.

Menurut Azis, sebelumnya ada banyak produk DPR yang mengalami hal serupa.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved