Breaking News:

Tolak Omnibus Law/ UU Cipta Kerja,Mahasiswa Demo di DPRD Maluku: Kami Ingin Bertemu Wakil Rakyat

Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam kelompok organisasi Cipayung Plus melakukan aksi demo di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku

Kontributor TribunAmbon.com/Fandy
Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam kelompok organisasi Cipayung Plus berunjuk rasa di kantor DPRD Maluku, Kamis (08/10/2020). Mereka menolak Omnibus Law. 

Laporan Kontributor TribunAmbon.com, Adjeng Hatalea

TRIBUNAMBON.COM - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam kelompok organisasi Cipayung Plus melakukan aksi demo di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku, Kamis (8/10/2020).

Aksi ini dilakukan untuk menolak Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan DPR RI di pada Senin5/10/2020).

Adapun kelompok Cipayung Plus ini sendiri merupakan gabungan dari organisasi kemahasiswaan, yakni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM).

37 Remaja Diduga Kelompok Anarko Diamankan Polisi saat Hendak Ikut Demo Tolak UU Cipta Kerja

Kemudian Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Indonesia (PMKRI) dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI).

Dari pantauan TribunAmbon.com di lapangan, gabungan kelompok mahasiswa itu melakukan long march dari arah Kebun Cengkeh dan dari arah tribun Lapangan Merdeka menuju Karpan.

Begitu tiba di kantor DPRD Maluku, massa dihadang oleh aparat kepolisian.

Penjagaan ketat itu menimbulkan aksi saling dorong antara mahasiswa dan aparat kepolisian.

Tak berselang lama, kericuhan pun terjadi.

Akibatnya, beberapa mahasiswa ditahan petugas keamanan dan dibawa ke dalam kantor DPRD Maluku.

Dalam aksinya, pengunjuk rasa menolak UU Cipta Kerja yang telah disahkan di tingkat I DPR beberapa hari lalu.

Seorang demonstran dalam orasinya menegaskan, pengesahan UU tersebut mendapat penolakan dari berbagai kelompok masyarakat, karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

“Aparat kepolisian di sini bertugas untuk mengamankan saja, kami ingin bertemu dengan wakil rakyat kami," jelas seorang orator.

Tanggapan Kader Hanura, PKS hingga Demokrat soal Pengesahan UU Cipta Kerja

"Untuk itu ijinkan kami masuk ke dalam kantor rakyat ini, kami hanya ingin menyampaikan bahwa kami mewakili masyarakat Maluku, khususnya para pekerja atau buruh menolak pengesahan omnibus law,” tegas dia.

Sejumlah anggota DPRD Maluku kemudian menemui para pendemo dan menerima pernyataan sikap mereka.  (*) 

Editor: Facundo Chrysnha Pradipha
Sumber: Tribun Ambon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved