Breaking News:

4 Mahasiswa Unkhair Ternate di-DO, Universitas Sebut Mereka Telah Makar, hingga Kini Minta Keadilan

Perjuangan empat mahasiswa yang di Drop Out (DO) diduga sepihak oleh Universitas Khairun (Unkhair) Ternate bakal berlanjut

(Kontributor TribunAmbon.com, Fandy)
Dukungan Mahasiswa di Ambon Untuk Perjuangan Empat Mahasiswa Yang di Drop Out Sepihak Oleh Rektorat Unkhair Ternate 

Laporan Kontributor TribunAmbon.com, Fandy

TRIBUNAMBON.COM - Perjuangan empat mahasiswa yang di Drop Out (DO) diduga sepihak oleh Universitas Khairun (Unkhair) Ternate bakal berlanjut paska penolakan seluruh gugatan oleh PTUN.

Tim kuasa hukum penggugat telah memasukan memori banding atas putusan perkara tertanggal 29 September 2020.

"Upaya banding kami lakukan atas keputusan PTUN Ambon, dan berkas serta kelengkapannya telah diserahkan," ungkap Kuasa Hukum Penggugat, Al Walid Muhammad, Rabu sore (30/9/2020).

Sejumlah pertimbangan majelis hakim dinilai keliru dan fatal dalam melakukan penerapan hukum atas perkara tersebut.

Apalagi lanjutnya, sebelum putusan terjadi beda pendapat diantara majelis hakim yang tidak tuntas diselesaikan. Yakni terkait kewenangan, prosedur serta substansi persoalan.

"Beda pendapat itu bahkan dituangkan dalam isi putusan. Ini sesuatu yang tidak biasa untuk penangan perkara ditingkat PTUN," ujarnya.

Sehingga upaya banding menjadi langkah hukum selanjutnya untuk mengejar keadilan atas keempat mahasiswa yang diduga secara sepihak dihapus status kemahasiswaannya oleh rektorat.

Sementara itu, salah seorang korban DO, Arby M Nur, menyayangkan putusan pengadilan yang dinilai menciderai keadilan.

Pasalnya sejumlah fakta yang dihadirkan malah diabaikan oleh majelis hakim, termasuk keterangan saksi ahli yang seharusnya menjadi pertimbangan.

"Kemudian mengabaikan kemerdekaan berpikir mahasiswa. Kan dalam dunia akademik, perbedaan pendapat itu lumrah," ujarnya.

Sebelumnya, empat mahasiswa Unkhair Ternate, yakni Arbi M Nur, Ikra S Alkatiri, Fahyudi Kabir, dan Fahrul Abdullah dikeluarkan setelah terlibat dalam aksi unjuk rasa peringatan "Pembebasan West Papua" pada 2 Desember 2019 di depan kampus Universitas Muhammadiyah Maluku Utara.

Oleh pihak Universitas, tindakan mereka disebut mengarah kepada tindak pidana makar dan mengganggu ketertiban hukum.

(*)

Editor: Maria Sorenada Garudea Prabawati
Sumber: Tribun Ambon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved