Gubernur Maluku Murad Ismail Dinilai Keliru Tanggapi Tuntutan Demo Masyarakat MBD

Laporan Kontributor TribunAmbon.com, Adjeng Hatalea

TRIBUNAMBON.COM - Masyarakat adat Maluku Barat Daya (MBD) menilai Gubernur Maluku, Murad Ismail keliru dalam menyikapi tuntutan aksi demo yang dilakukan pada Senin (21/9/2020).

Diberitakan sebelumnya, menyikapi aksi demo masyarakat MBD tersebut, Murad Ismali mengatakan, PT.INPEX Masela akan tetap berjalan, karena hal itu demi kemajuan provinsi Maluku secara keseluruhan.

“INPEX tetap berjalan, siapa mau demo lagi, kalau mau demo ya salah sendiri bos, karena ini bukan untuk daerah tertentu, ini untuk daerah Maluku, 11 Kabupaten/Kota yang kita bangun bukan cuma satu kabupaten," ucap Murad pada Selasa (22/9/2020).

• 5 Fakta Demo Tolak AMDAL Ala Masyarakat Adat Maluku Barat Daya, Atribut sampai Poster

"Jadi kalau ada orang yang begitu berarti orang itu tidak mau Maluku itu maju,” imbuhnya.

Menanggapi sikap Murad Ismail, Koordinator lapangan, Beny Jeremias menekankan, aksi demo yang dilakukan masyarakat adat MBD dua hari lalu untuk menolak kajian Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) yang dilakukan PT. INPEX Masela.

“Kami memandang bahwa Bapak Gubernur sangat keliru dalam menyikapi tuntutan massa aksi kemarin," urainya.

"Aksi yang kemarin digelar oleh kami atas nama Masyarakat adat MBD adalah untuk menolak analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) Blok Masela yang dinilai mendiskriminasikan daerah MBD."

• Masyarakat Adat Maluku Barat Daya Demo Tolak Amdal Blok Masela

"Secara khusus pada Pulau Babar, Wetang, Masela, Luang, Sermatang dan pulau-pulau sekitarnya,” terang Jeremias saat melakukan konferensi pers di kampus Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM), Rabu (23/9/2020).

Dia menambahkan, jika mengacu pada kajian yang dihasilkan Ikatan Intelektual MBD, maka Kabupaten MBD merupakan Kabupaten yang sangat terdampak ketika Blok Masela beroperasi pada tahun 2027 mendatang.

Untuk itu, dia menegaskan kembali poin penting terkait tuntutan masyarakat adat MBD dalam aksi mereka menolak AMDAL Blok Masela, sebagai berikut;

1. Aksi yang kemarin kami lakukan adalah terkait meminta agar Kabupaten Maluku barat daya dimasukan sebagai daerah terdampak dalam Kajian Inpex.

2. Aksi yang kemarin kami lakukan bukanlah aksi untuk menolak eksploitasi blok masela tetapi lebih kepada upaya perlindungan lingkungan saat pengoperasionalan proyek yang akan terjadi di sekitaran wilayah Maluku barat daya yang dapat berdampak  pada beberapa wilayah MBD seperti pulau masela, babar, Wetang dan sekitarnya.

3. Aksi yang kami lakukan kemarin adalah juga  untuk meminta kepada pihak PT. inpex serta pemerintah provinsi Maluku dan juga pemerintah pusat agar dalam setiap  pertemuan resmi harus melibatkan pemda MBD

Aksi demo gabungan 15 Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) itu akan berlanjut dengan tuntutan yang sama pada Jumat mendatang di gedung kantor Gubernur Provinsi Maluku. (*)