Persoalkan Porsi, Pemuda di Aru Demo Tolak Maluku Lumbung Ikan Nasional

Laporan Kontributor TribunAmbon.com, Fandy

TRIBUNAMBON.COM - Puluhan pemuda asal kabupaten Kepulauan Aru menggelar unjuk rasa menolak kebijakan Lumbung Ikan Nasional (LIN) yang tengah diperjuangkan Pemerintah Provinsi Maluku.

Aksi digelar di depan gerbang Kantor Gubernur Maluku, Kamis pagi (17/9/2020).

Dalam aksinya, pengunjukrasa membawa sejumlah spanduk dan belasan poster berisikan tuntutan aksi.

• Pemerintah RI Berkomitmen Dorong Maluku Sebagai Lumbung Ikan Nasional

Orasi penolakan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional juga berulang kali diteriakan dalam orasi.

Menurut koordinator aksi, Hanok Ngaibawar, penolakan tersebut lantaran Kabupaten Kepulauan Aru sebagai daerah penghasil ikan terbesar di Maluku tidak mendapat porsi yang semestinya dalam grand design LIN.

Padahal, sebagai daerah dengan potensi besar, Kepulauan Aru seharusnya menjadi daerah prioritas yang harus disiapkan menyambut LIN.

"Kepulauan Aru harusnya menjadi ibu kota Lumbung Ikan Nasional," tegasnya

Kenyataannya, lanjut Hanok, dalam pembahasan Grand Dsign Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional yang disinyalir menghabiskan anggaran mencapai Rp 1,2 Triliun, malah dipusatkan di wilayah Pulau Ambon, yakni Tulehu, Wai dan Liang.

• Bekas Kapal Asing Sitaan Susi di Teluk Ambon akan Dimanfaatkan Menteri Edhy Prabowo, Ini Katanya

Menurutnya, hal tersebut malah akan menciptakan kesenjangan, terutama terhadap sejumlah daerah penghasil ikan, seperti Kepulauan Aru, Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya.

Untuk menghindari kesenjangan, paling tidak pembangunan industri perikanan harus berbasis gugus pulau.

Bisa saja dibagi dalam dua wilayah pengembangan industri perikanan, yakni Kepulauan Aru yang meliputi Kepulauan Tanimbar, Maluku Barat Daya, Maluku Tenggara dan Kota Tual.

Sedangkan sentra pengembangan industri perikanan di Pulau Ambon meliputi wilayah Pulau Seram, Pulau Buru dan Pulau Banda.

"Pendekatan desentralisasi seperti itu akan memicu pertumbuhan ekonomi kewilayahan yang lebih berkeadilan," jelasnya.

Dia pun mengancam, jika saja tuntutan mereka tidak diindahkan, maka masyarakat adat Aru akan melakukan aksi sasi adat untuk laut Aru. (*)