Breaking News:

Pilkada Serentak 2020

Oknum Polisi Tidak Netral dalam Pilkada Serentak 2020, Kapolda Maluku: Segera Diproses!

Kapolda Maluku Irjen Pol. Baharudin Djafar memastikan menindak tegas personel kepolisian yang tidak netral dalam Pilkada Serentak 2020

Kontributor TribunAmbon.com/Fandy
Kapolda Maluku memberikan sambutan dalam Kegiatan Dudu Bacarita Kamtibmas di Dobo, Kepulauan Aru 

Laporan Kontributor TribunAmbon.com, Fandy

TRIBUNAMBON.COM - Kapolda Maluku Irjen Pol. Baharudin Djafar memastikan menindak tegas personel kepolisian yang kedapatan tidak netral dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2020.

Hal tersebut disampaikan Kapolda di depan Bupati Kepulauan Aru, DPRD dan Jajaran Kepolisian Resor Kepulauan Aru, peserta Pilkada dan tokoh masyarakat dalam kegiatan Dudu Bacarita Kamtibmas, di Dobo, Rabu siang (16/9/2020).

KBR Gegana Brimob Polda Maluku Sterilkan Fasilitas Umum di Kota Ambon

Kapolda Maluku Cek Kesiapan Pilkada 2020 di Aru, Ingatkan Protokol Kesehatan Covid-19

“Dalam melaksankan pengamanan Pilkada nanti, khusus anggota Polri, saya sampaikan kepada Kapolres Kepulauan Aru, kalau di dalam terselenggara pemilu ini berlangsung ada anggota kita yang tidak netral, segera Kapolres ambil alih dan anggota tersebut segera diproses,” tegas Kapolda.

Selain itu, Kapolda juga menekankan tugas dan tanggung jawab kepolisian dalam melindungi serta melayani masyarakat.

Menurutnya, atas dasar tersebut sehingga personel kepolisian dalam aktivitasnya harus mengedepankan pendekatan humanis.

"Kemarin saya ke kampung tangguh Desa Durjela saya merasa senang berada di sana dengan suasana yang seperti kemarin, di sana saya melihat Kepala Desa, Babinkamtibmas, dan Babinsa sangat akur."

"Ini yang saya harapkan walau di satu sisi saya orangnya tidak suka di sambut, tetapi hal yang saya rasakan kemarin adalah hal yang luar biasa dan itu harus menjadi contoh dan teladan bagi desa desa lain yang ada di Maluku," ungkapnya.

Antisipasi Ujaran Kebencian

Menanggapi hal tersebut, Bupati Kabupaten Aru Johan Gonga meminta kepolisian untuk mengantisipasi potensi ujaran kebencian yang dilakukan lewat media sosial.

"Dalam hal ini kami meminta dukungan dari pihak pengamanan yaitu kepolisian dan mengendalikan situasi dalam mengantisipasi ujaran kebencian yang berlangsung di Mensos," katanya.

"Akibat dari ujaran kebencian ini, kami dari pihak pemerintah Kab Kep Aru sangat di rugikan," ungkap Johan Gonga.

Seorang Ibu jadi Korban Pembacokan Anak Kandung di Maluku, Alami Trauma hingga Kondisi Kritis

Kesal Tak Diberi Uang, Pemuda di Maluku Tengah Aniaya Ibunya hingga Nyaris Tewas

Sementara itu, ketua DPRD Kepulauan Aru pun berharap ada kerjasama dari unsur TNI / Polri dan semua unsur jajaran Forkopimda yang berada di dalam lingkup kabupaten kepulauan Aru ini.

"Dalam hal pengamanan kami selalu andalkan kordinasi selaku forkopimda untuk melihat situasi Kamtibmas," tuturnya. (*)

Editor: Facundo Chrysnha Pradipha
Sumber: Tribun Ambon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved