Pemerintah Serahkan Ribuan Sertifikat Tanah kepada Warga Seram Bagian Timur dan Buru

Ribuan lembar sertifikat tanah diserahkan Pemerintah Pusat kepada masyarakat di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) dan Kabupaten Buru, Provinsi Maluku

Kontributor TribunAmbon.com, Adjeng
Ribuan sertifikat tanah diserahkan Pemerintah Pusat (Pempus) kepada warga di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) dan Kabupaten Buru, Jumat (03/07/2020) 

Laporan Kontributor TribunAmbon.com, Adjeng Hatalea

TRIBUNAMBON.COM -  Ribuan lembar sertifikat tanah diserahkan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kepada masyarakat di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) dan Kabupaten Buru, Provinsi Maluku.

Sebanyak 2.020 lembar sertifikat yang  diserahkan kepada warga di 11 Desa yang tersebar di Kecamatan Wakate, Kabupaten SBT dan 951 lembar sertifikat diserahkan kepada warga di lima Desa yang tersebar di empat Kecamatan di Kabupaten Buru.

Penyerahan ribuan sertifikat ini dilakukan secara virtual oleh BPN Provinsi Maluku yang juga diikuti oleh Menteri ATR/BPN RI, Sofyan Djalil dan para pemimpin daerah masing-masing penerima sertifikat yakni Bupati Buru, Ramli Umasugi, Sekretaris Daerah Kabupaten SBT, Syarif Makmur dan masyarakat penerima sertifikat.

Gubernur Maluku, Murad Ismail yang diwakili Asisten III Setda Maluku, Ismail Usemahu menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi atas pemberian sertifikat tanah kepada masyarakat di Provinsi Maluku.

"Atas nama Pemerintah Daerah dan masyarakat Maluku, saya menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian ATR/BPN, Bapak Menteri dan Kepala BPN Maluku," ungkap Gubernur Maluku dalam sambutannya pada Acara Pemberian Sertifikat Tanah  di Provinsi Maluku Tahun 2020 yang digelar secara virtual, Jumat (03/07/2020).

Kata dia, Pendaftaran Tanah Secara Sistematis Lengkap (PTSL)  merupakan Program Strategis Nasional, yang tujuannya agar terdaftarnya seluruh bidang tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia, termasuk di Provinsi Maluku dan juga untuk menjamin hak masyarakat pemilik tanah. Dia juga berharap semua bidang tanah di setiap Desa, Kecamatan, dan Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku dapat terdaftar.

Selain itu, lanjut dia, setiap penerbitan sertifikat hak atas tanah harus memenuhi syarat dan dokumen yang lengkap, sehingga tidak menimbulkan masalah atau sengketa bagi perorangan, lembaga keagamaan, dan pemerintah, baik Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Maluku.

Dia menambahkan, saat ini pembagian sertifikat hanya pada Kabupaten Buru dan SBT, dirinya berharap sebelum tahun 2025 seluruh desa di Kabupaten/Kota di Maluku sudah terdaftar. Program PTSL ini tentu saja mendapat dukungan dari Pemda guna tercapainya Maluku Lengkap pada 2025 mendatang.

"Pemerintah Provinsi Maluku beserta seluruh jajaran sampai ke tingkat bawah siap mendukung program PTSL yang merupakan program Nasional oleh kementerian ATR/BPN," Lanjut dia.

Sementara itu,  Menteri ATR/Kepala BPN RI, Sofyan Djalil dalam arahannya mengatakan, keberadaan sertifikat tanah ini memiliki banyak manfaat bagi masyarakat.

"Bapak Presiden Joko Widodo menargetkan seluruh tanah akan kita daftarkan. Target kita seluruh Indonesia  selesai paling lambat tahun 2025," ungkap Menteri Sofyan.

Dia berharap masyarakat pemegang sertifikat tanah tersebut bisa menggunakannya dengan bijaksana di masa mendatang.

"Jangan sampai sertifikatnya digadaikan dan uangnya digunakan untuk konsumtif. Apalagi kalau sertifikat ini kemudian digadaikan ke rentenir wah bahaya sekali," Imbau dia. 

(*)

Editor: Maria Sorenada Garudea Prabawati
Sumber: Tribun Ambon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved