Mahasiswa di Ambon Desak Pemprov Maluku Buka Akses Pulang Kampung, Protes Biaya Rapid Tes Mahal

Laporan Kontributor TribunAmbon.com, Fandy

TRIBUNAMBON.COM - Berlawanan dengan kebijakan pemerintah, puluhan mahasiswa di Ambon mendesak pemerintah daerah untuk membuka akses bagi mahasiswa yang hendak pulang kampung.

Menurut mereka, berada di kampung halaman jauh lebih baik kondisinya di tengah pandemi corona.

Desakan itu mereka sampaikan dalam aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Maluku, Selasa (12/05/2020) siang.

Dalam aksinya, puluhan mahasiswa yang berasal dari sejumlah kabupaten se-Maluku Bagian Tenggara membawa sejumlah poster dan berorasi secara bergantian.

• Sistem Ganjil Genap untuk Pedagang Pasar Mardika, Tak Bisa Berjualan Serentak saat PSBB Ambon

• Update Kasus Corona di Maluku: Tambah 4 Kasus, Total 17 Sembuh dan 4 Meniggal Dunia

Dalam orasinya, mereka mendesak pemerintah provinsi segera membuka akses bagi mahasiswa yang hendak pulang kampung untuk merayakan Lebaran 2020.

“Kondisi mahasiswa di perantauan malah lebih sulit di tengah pandemi corona,” cetus Sofian Rada, seorang peserta aksi.

Menurutnya, berada di kampung halaman lebih baik ketimbang bertahan di Kota Ambon.

Apalagi hingga kini diakuinya sebagian besar dari mereka belum mendapat bantuan dari pemerintah.

Sementara itu, akses perjalanan yang dibuka pemerintah sangat terbatas dan dinilai tidak mengakomodir kepentingan mahasiswa yang ingin kembali ke kampung halaman.

• VIRAL Warga Dua Desa Saling Salah Paham, hingga Tutup Akses Jalan Masuk Menggunakan Batako

“Untuk ke Tenggara, kita harus melampirkan hasil rapid tes yang bisa didapat seharga Rp 500 sampai Rp 700 ribu, itu sangat membebani kami,” ujarnya.

Untuk itu, dia mendesak Gubernur Maluku selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 segera menyurati kepala daerah di sejumlah kabupaten di Maluku Bagian Tenggara.

Yakni untuk membuka akses pelabuhan yang ditutup.

Mahasiswa Dilarang Mudik

Sebelumnya diberitakan pada Selasa (5/5/2020), puluhan calon pemudik mendatangi Kantor Gubernur Provinsi Maluku untuk meminta Surat Keterangan dari Gugus Tugas Percepatan Covid-19 Maluku.