Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Ambon Meningkat 3 Tahun Terakhir, Pemkot Lakukan Ini

Laporan Kontributor TribunAmbon.com, Helmy

TRIBUNAMBON.COM - Kasus kekerasan terhadap Anak dan perempuan di Ambon mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak dan Masyarakat Desa (DP3MD) Kota Ambon menyebut, kenaikan kasus terbilang signifikan.

Kepala DP3MD Kota Ambon Rulien Purmiasa saat ditemui TribunAmbon.com membenarkan hal tersebut.

Menurutnya khasus kekerasan terhadap anak dari tiga tahun terakhir terus mengalami peningkatan yakni pada tahun 2017 terdapat 24 kasus, 2018 30 khasus dan 2019 85 kasus.

"Kenaikan rata-rata per tahun mencapai 116,7 persen, kasus terbanyak merupakan persetubuhan dan pemukulan terhadap anak," kata dia ditemui di ruang kerjanya jumat (13/3/2020).

Sementara untuk kekerasan terhadap perempuan lanjut Purmiasa, tahun 2017 tercatat 23 kasus, tahun 2018 34 kasus dan tahun 2019 40 kasus, dimana KDRT adalah kasus yang mendominasi sejak tiga tahun terakhir dengan kenaikan rata-rata 56,6 persen.

• Sebelumnya Dinyatakan Hilang, Nelayan Asal Kamal ditemukan Meninggal Mengapung di Laut

"Memang dalam catatan kami mengalami peningkatan sangat signifikan, untuk kekerasan terhadap anak mengalami tren kenaikan 116,7 persen dalam 3 tahun terakhir," jelasnya,

"Sementara kekerasan terhadap mengalami tren kenaikan sebesar 56,6 persen pada periode yang sama, dengan kasus yang paling menonjol adalah pencabulan, pemukulan terhadap anak dan KDRT", tambah dia.

Sementara untuk awal tahun 2020 sendiri periode Januari hingga Februari tercatat sedikitnya 15 kasus kekerasan perempuan dan anak yang dilaporkan.

Ditanya soal prediksi tahun ini apakah meningkat atau menurun jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dirinya tidak dapat memastikan hal tersebut.

Meski demikian dia tetap optimis angka kasus ini akan menurun pada tahun ini.

"Kita tidak bisa prediksi, namun Yang pasti tidak ekspetasi kita kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan tahun ini menurun", ucapnya.

Untuk itu pihaknya selalu turn ke tiap Desa dan kelurahan guna mensosialisasi UU KDRT dan perlindungan anak serta melakukan sosialisasi penerapan konsep-konsep desa layak anak.

Dengan harapan tingkat kekerasan terhadap anak dan perempuan terus menurun.

"Kami selalu melakukan sosialisasi terhadap tiap Desa dan kelurahan di Kota Ambon tetang UU KDRT dan UU Perlindungan Anak, serta mesosialosasi konsep desa yang layak anak,, sehingga diharapkan tren kekerasan terhadap anak dan perempuan di kota ini dapat terus turun",harapnya.

• Ambon Kota Musik, Pemkot Buka Seleksi Guru Seni Musik pada 2021

Sementara itu, pada kesempatan yang berbeda Ketua Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak (LAPPAN) Baihajar Tualeka mengatakan, kasus kekerasan terhadap anak di Kota Ambon memang terus mengalami peningkatan.

Dari data yang dimiliki sedikitnya ditahun 2019 terdapat 148.

Sementara untuk tahun 2020 hingga hari ini telah terjadi 21 kasus dimana kasus pemerkosaan sebanyak sembilan kasus dan KDRT 11 kasus.

Tualeka melanjutkan untuk menekan angka ini terus meningkat Pemerintah harus tegas dalam mengesahkan UU penghapusan Kekerasan Seksual.

Lalu meningkatkan edukasi masyarakat untuk pencegahan dan menyediakan informasi bagi masyarakat mulai dari tingkat dusun, integrasikan pendidikan kesehatan reproduksi di setiap sekolah.

Serta, lanjutnya, pemerintah harus menyediakan layanan yang komprehensif dan berkualitas dalam penanganan korban kekerasan.

Selain itu pemerintah juga harus mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) terkait pendampingan bagi para korban mengingat korban kekerasan terhadap anak di Maluku maupun Kota Ambon terbilang banyak.

“Saya harap pemerintah harus segera mengesahkan UU Penghapusan Kekerasan Seskual serta meningkatkan edukasi kepada masyarakat untuk pencegahan hingga ke tingkat dusun untuk menekan angka ini," terangnya.

"Bukan hanya itu pemerintah juga harus mempersiapkan SDM terkait pendampingan untuk para korban mengingat korban kekerasan sangat banyak” tegasnya.

Menurutnya hingga kini komitmen pemerintah masih rendah untuk menekan angka kasus ini.

“Pemerintah masih rendah komitmenya” ungkapnya.

Dirinya juga mengatakan, para pelaku merupakan orang dekat korban, mulai dari tetangga hingga keluarga kandung korban.

Untuk itu pengawasan orang tua terhadap anak harus terus di ditingkatkan.

“Kebanyakan pelaku merupakan orang terdekat korban, bahkan ada yang berasal dari keluarga kandung dan tetangga korban sendiri. Untuk itu pengawasan orang tua harus ditingkatkan lag," kata dia.

Meski demikian dirinya sangat berharap kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Maluku maupun Kota Ambon tidak lagi berada dalam grafik yang terus meninggi.

“Saya harap kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan tidak tinggi dan terus menurun jika dibandingan dengan tahun sebelumnya” tutupnya.  (*)