Jokowi Tolak Pemulangan WNI eks ISIS, Yunarto Wijaya: Agak Bingung sama Bahasa 'Kalau Saya'
Direktur Charta Politika Yunarto Wijaya ikut menanggapi pernyataan Jokowi soal memulangkan Warga Negara Indonesia (WNI) eks ISIS ke Indonesia.
"Saya gak paham dgn pernyataan Presiden @Jokowi
ini.
Jelek sekali komunikasi publik pemerintah menangani isu sepenting ini.
Presiden sdg membenturkan sendiri pendapat pribadi beliau dg proses pengambilan kebijakan di rapat terbatas.
Kurang elok," tulisnya.
Mahfud MD Juga Tolak
Menteri kordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) menyatakan sikapnya yang menolak pemulangan 600-an WNI eks ISIS untuk kembali ke Indonesia.
Sikap Mahfud MD sama dengan Presiden Jokowi yang juga menolak kehadiran para teroris pendukung ISIS di Suriah tersebut.
Lantas, apa yang membuat Mahfud MD menolak kehadiran WNI Eks ISIS di Indonesia?
Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut, melihat mulai dari mudharotnya.
Menurutnya, jika para WNI eks ISIS tersebut nantinya dipulangkan, maka nanti bisa menjadi masalah di Indonesia.
Jika itu terjadi, maka akan menjadi virus baru di masyarakat, karena mereka jelas pergi ke sana untuk menjadi teroris.
"Kalau ke sini kan harus dideradikalisasi dulu," ungkap Mahfud MD di lingkungan istana kepresidenan Jakarta, Rabu (5/2/2020).
Sedangkan pelaksanaan deradikalisasi waktunya terbatas sehingga bila setelah deradikalisasi diterjunkan ke masyarakat bisa saja kembali memiliki paham teroris.
"Kenapa? karena di tengah masyarakat nanti dia di isolasi, dijauhi. Kalau dijauhi nanti dia jadi teroris lagi kan. Tetapi kalau tidak dipulangkan juga dia punya hak sebagai warga negara untuk tidak kehilangan statusnya sebagai warga negara," tambah Mahfud.
"Kalau ditanya ke Mahfud tentu beda. Kalau Mahfud setuju untuk tidak dipulangkan karena bahaya bagi negara dan itu secara hukum paspornya bisa saja sudah dicabut, ketika dia pergi secara ilegal ke sana. Kita juga tidak tahu kan mereka punya paspor asli atau tidak," kata Mahfud.