Anies Baswedan Dituntut Mundur, Rocky Gerung: Untuk Peristiwa yang Baru akan Terjadi pada 2024

Pengamat Politik, Rocky Gerung turut menanggapi tuntutan agar Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mundur dari jabatannya.

Editor: Fitriana Andriyani
Kolase/YouTube Resonansi TV/Kompas.com
Pengamat Politik, Rocky Gerung turut menanggapi tuntutan agar Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mundur dari jabatannya. 

Namun, menurut Rocky Gerung itu menjadi aneh lantaran banyak orang ingin menjegal Anies ketika tidak ada saingan.

"Nah lucunya kalau mau menjegal Anies, mustinya ada yang mau dipersiapkan melawan Anies itu kan."

"Siapa tokoh penantang Anies sebagai Calon Presiden, gampangnya bilang begitu kan," ungkap Rocky Gerung.

Lihat videonya mulai menit ke-2:30:

Tak Hanya Warga Jakarta yang Serang Anies Baswedan, Haikal Hassan: Ada Dendam Pilpres yang Lalu

Penyebab Anies Baswedan Dituntut Rp 1 Triliun oleh Korban Banjir, Ini Penjelasan Kuasa Hukum

Haikal Hassan Beberkan Keburukan Kepemimpinan Anies Baswedan

Juru Bicara Persaudaraan Alumni (PA) 212, Haikal Hassan mengungkap sejumlah kekurangan dari kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Hal itu diungkapkan Haikal Hassan saat ditanya presenter tv One dalam acara 'Apa Kabar Indonesia Pagi', pada Rabu (15/1/2020).

Sedangkan, sebagaimana diketahui, Haikal Hassan merupakan tokoh yang sering pro terhadap Anies Baswedan.

"Saya tanya ke Babe, keburukan Pemprov apa? Ini fair dong?" tanya presenter.

"Keburukan? Kalau umpamanya nanya saya kebaikan tentu banyak saya cerita."

"Keburukan ada dong, banyak dong keburukan," jawab Haikal.

Lantas, Haikal Hassan membeberkan masalah apa saja yang kini belum teratasi di Jakarta.

Khususnya penanganan penanggulangan banjir, Haikal menilai bahwa kekurangan terjadi pada komunikasi.

Anies dan Pemerintah Pusat Beda Pendapat Soal Banjir, Agus: Perang Mulut Tak Bereskan Masalah

Tagar Anies Ga Bisa Kerja Trending, Fahri Hamzah: Lebih Mudah Diselesaikan oleh Kebijakan Presiden

"Misalnya Jakarta masih macet ya kan terus banyak normalisasi atau naturalisasi yang belum terlaksana karena ada hambatan komunikasi," katanya.

Haikal menilai, hambatan komunikasi terjadi antara Pemerintah Provinsi, Pusat dan Kementerian Pekerjaan Umum.

Halaman
123
Sumber: TribunWow.com
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

Menyelamatkan Bayi Baru Lahir

 
© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved