Kabinet Jokowi
Dibocorkan Jokowi saat Debat Pilpres, Lembaga Ini 'Cocok' untuk Yusril Ihza Mahendra, Didukung PDIP
Dibocorkan Jokowi saat Debat Pilpres, Lembaga Ini 'Cocok' untuk Yusril Ihza Mahendra, Didukung PDIP
lihat foto
Badan tersebut, menurut Jokowi, juga dapat dijadikan wadah konsultasi untuk pemerintah daerah yang hendak menerbitkan regulasi.
Dengan demikian, Jokowi yakin apabila badan legislasi tersebut dibentuk, maka seluruh regulasi, baik pusat dengan daerah, harmonis dan tidak ada lagi yang tumpang tindih.
"Akan kita sederhanakan semuanya sehingga apabila ada tumpang tindih langsung kelihatan dan bisa kita lakukan revisi dengan baik," ujar dia.
2. Didukung Mahfud MD
Rencana Jokowi untuk membentuk Pusat Legislasi Nasional itu sempat mendapat dukungan dari pakar hukum tata negara yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD.
"Mau ada satu lembaga yang khusus menangani masalah regulasi itu saya bagus," ujar Mahfud usai menyaksikan debat pertama pilpres di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019) dikutip dari Kompas.com.
Dapur penggodokan hukum, menurut Mahfud, bisa menjadi wadah sinkronisasi setiap masalah hukum yang muncul.
Mahfud yakin gagasan ini mampu menciptakan hukum yang tidak saling tumpang tindih.
3. PDIP Beri Dukungan
Partai pengusung Presiden Jokowi, PDIP sempat menyatakan dukungannya terkait pembentukan Pusat Legislasi Nasional yang digaungkan Presiden Joko Widodo.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, program itu bisa menekan ego sektoral untuk membuat suatu perundang-undangan di antara lembaga negara.
"Upaya Bapak Presiden mengatasi ego sektoral ditinjau dari regulasi dengan membentuk badan legislasi yang mengintegrasikan seluruh persiapan-persiapan fungsi legislasi perancangan Undang Undang DPR dalam satu pintu, satu atap merupakan hal yang sangat baik," kata Hasto di Kantor DPC PDIP Jakarta Timur, Minggu (20/1/2019).
Sekertaris TKN Jokowi-Ma'ruf itu mengatakan, para Menteri kabinet kerja harus mampu bekerja sesuai visi misi Presiden membangun bangsa.
Hal tersebut yang diharapkan bisa mengurangi terjadinya tumpang tindih legislasi.
"Zaman Pak Jokowi menteri-menteri harus menjabarkan visi misi presiden. Karena itulah terhadap legislasi ini justru menjawab berbagai inkonsistensi dalam fungsi legislasi, berbagai tumpang tindih legislasi untuk diharmonisasikan dengan baik," ungkap Hasto.
