Pengungsi Gempa Dimintai Bayaran saat Berobat, BPJS Kesehatan Membantah, Bupati Prihatin

BPJS Cabang Ambon membantah meminta pihak rumah sakit darurat dr Ishak Umarela memungut biaya pengobatan dari para pengungsi yang berobat.

Pengungsi Gempa Dimintai Bayaran saat Berobat, BPJS Kesehatan Membantah, Bupati Prihatin
ANTARA FOTO/IZAAC MULYAWAN
BPJS Cabang Ambon membantah meminta pihak rumah sakit darurat dr Ishak Umarela memungut biaya pengobatan dari para pengungsi yang berobat. 

TRIBUNAMBON.COM - Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan ( BPJS) Cabang Ambon membantah meminta pihak rumah sakit darurat dr Ishak Umarela yang ada di lokasi pengungsia di Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah untuk memungut biaya pengobatan dari para pengungsi yang berobat di rumah sakit tersebut.

Kepala BPJS Cabang Ambon Alfiana Latumakulita mengatakan, sesuai Peraturan Presiden Nomor 82 tentang Jaminan Kesehatan Nasional, ada salah satu klausul yang menyebut warga di daerah bencana harus tetap dilayani karena biayanya telah disiapkan oleh negara.

“Jadi itu bukan BPJS yang suruh. Kan ada aturannya Perpres 82 tentang jaminan kesehatan nasional itu sudah mengatur pelayanan kesehatan yang dijamin dan tidak dijamin.

Salah satu klausulnya adalah daerah bencana itu memang tidak bisa ditanggung oleh BPJS Kesehatan tapi masyarakat harus tetap dilayani karena biayanya itu telah disiapkan oleh negara,” ungkapnya kepada Kompas.com saat dikonfirmasi, Senin (14/10/2019).

(Kompas.com/Rahmat Rahman Patty)

Larangan Keras Unggah Video dan Foto Korban Meninggal Gempa Ambon

Alfiana menjelaskan, BPJS Kesehatan dalam urusan pelayanan kesehatan sesuai aturan yang berlaku hanya terfokus pada peserta yang memiliki kartu BPJS kesehatan yang telah terjamin dalam JKN-KIS.

Untuk masyarakat yang tidak termasuk peserta JKN-KIS tidak menjadi tanggungan BPJS Kesehatan.

Menurutnya, sesuai surat dari Gubernur Maluku, masa tanggap darurat bencana terhitung sejak 26 September 2019-9 Oktober 2019.

Hanya saja, kata dia, khusus untuk Kabupaten Maluku Tengah, masa tanggap darurat masih diperpanjang hingga seminggu ke depan.

“Sebenarnya begini bicara soal BPJS Kesehatan itu berarti bicara soal peserta yang terjamin dalam JKN-KIS, kalau masyarakat yang di luar itu bukan kami.

Kalau dalam aturannya itu kan tidak dalam masa tanggap darurat jadi tidak boleh ditolak atau disuruh membayar,”jelasnya.

Gempa Susulan Terjadi hingga 1.516 Kali, BMKG Ambon Sebut Itu Peristiwa Normal

Halaman
1234
Editor: Fitriana Andriyani
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved