Pada Bambang Brodjonegoro, Murad Ismail: Bu Susi Hanya Omong Saja, Tidak Pernah Ada Sesuatu

TRIBUNAMBON.COM - Gubernur Maluku Murad Ismail kembali menyinggung soal janji Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti kepada Maluku yang belum ditepati.

Curhat Gubernur Murad Ismail ini disampaikan saat memberikan sambutan dalam acara Konsultasi Regional (Konreg) Penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 di Hotel Santika Ambon, Kamis (12/9/2019).

Acara tersebut dihadiri langsung Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN) yang juga kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro.

• Akui Pernyataan Perang Hanya Main-main, Murad Ismail: Kita Orang Maluku Tidak Benci Ibu Susi

Hadir pula dalam kegiatan itu gubernur Maluku Utara, wakil gubernur Papua Barat serta bupati dan wali kota dari Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

"Saat moratorium, Ibu Susi pernah menjanjikan akan memberikan kontribusi Rp 1 triliun untuk Maluku. Namun sampai 2019, hanya omong saja dan tidak pernah ada sesuatu,” kata Gubernur Murad.

Dia mengungkapkan, sebelum moratorium diberlakukan oleh Menteri Susi, Maluku masih menerima dana sebesar Rp 11 miliar dari sektor perikanan melalui uji mutu kapal-kapal penangkap ikan.

Akan tetapi saat ini uji mutu sudah dipindahkan ke Sorong, Papua Barat.

• Negosiasi dengan Utusan Menteri Susi Setelah Nyatakan Perang, Ini 5 Tuntutan Gubernur Murad Ismail

“Karena Kepulauan Aru lebih dekat dengan Sorong, sehingga 11 miliar hilang dan tidak lagi diterima Maluku,” ujarnya.

Dia juga menyinggung soal lebih dari 1.600 kapal ikan yang dikirim Menteri Susi ke laut Aru, dan tidak ada satu pun ABK dari orang Maluku yang dipekerjakan di kapal-kapal tersebut.

"Dan setiap bulan 400 kontainer Ibu Susi membawa ikan ke Jawa dan diekspor dari Jawa.

Kita orang Maluku cuma jadi penonton.

Itu yang membuat saya dua tahun lalu saya mundur dari jabatan Dankor Brimob dengan pangkat bintang dua,” katanya.

Murad melanjutkan, saat masih menjabat sebagai dankor Brimob Polri,  dia telah mungunjungi hampir semua daerah di Indonesia dan melihat perkembangan pembangunan yang terjadi.

• Utusan Menteri Susi Pudjiastuti Justru Nilai Positif Pernyataan Perang Gubernur Maluku Murad Ismail

"Tapi kok Maluku seperti orang mati suri.

Jadi saya merasa bertanggung jawab dan saya berusaha untuk kembali ke Maluku untuk membangun Maluku.

Saya adalah gubernur orang Maluku, jadi semua yang terjadi di Maluku dan saya bertanggung jawab atas kemaslahatan orang Maluku," tandas Murad.

Di hadapan menteri PPN dan sejumlah kepala daerah lainnya, Murad mengungkapkan bahwa saa tini dia masih terus memperjuangkan hak orang Maluku agar dapat diberikan oleh pemerintah pusat.

“Ini yang akan saya sampaikan ke pemerintah pusat, mudah-mudahan apa yang kita harapkan bisa terjadi di Maluku, kita tertinggal, Maluku termiskin ketiga dari 34 provinsi.

Kita tahu Maluku ini luar biasa hasil lautnya, kita punya emas di Gunung Botak, punya gas di Marsela dan Seram Utara, mudah-mudahan semua itu bisa diangkat, dan kita orang Maluku bisa hidup sejajar dengan provinsi-provinsi lain,” tandas Murad.

• Alasan Gubernur Maluku Murad Ismail Kecewa terhadap Menteri Susi Pudjiastuti hingga Nyatakan Perang

Gubernur Murad Ismail sebelumnya mengkritik Menteri Susi Pudjiastuti atas kebijakannya yang dinilai merugikan Maluku.

Murad bahkan menantang Menteri Susi perang. Merespons kritikan tersebut, Menteri Susi kemudian mengutus sejumlah anak buahnya ke Maluku.

Ada pun utusan Menteri Susi yang menemui gubernur maluku adalah Sekretaris Jenderal (Sekjen) KKP Nilanto Perbowo, Dirjen Tangkap M Zulficar, Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan (PSDKP) Agus Suherman, Dirjen Pelabuhan Perikanan Frist Lesnussa serta Satgas Ilegal Fishing KKP Yunus Husein.

• Nyatakan Perang terhadap Menteri Susi Pudjiastuti, Seperti Inilah Sosok Gubernur Maluku Murad Ismail

Pertemuan dengan kelima utusan Susi Pudjiastuti menghasilkan negosiasi, Murad Ismail mengajukan 5 tuntuan, antara lain:

1. Meminta Pemerintah Pusat segera merealisasi janji-janjinya kepada masyarakat Maluku, terkait Maluku dijadikan sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN) baik dalam bentuk regulasi maupun program kebijakan,

2. Mendesak DPR RI dan Pemerintah Pusat segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Provinsi Kepulauan menjadi Undang-Undang.

3. Meminta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti segera memberi paraf pada draf Perpres LIN, agar bisa ditandatangani Presiden RI Joko Widodo.

Sebelumnya, Kementerian Hukum dan HAM, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sekretaris Kabinet sudah memberi paraf persetujuan.

4. Mendesak Menteri Dalam Negeri segera menyetujui Perda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang sudah diajukan Pemerintah Maluku, termasuk dari daerah lainnya.

5. Mendesak Pemerintah Pusat agar mengeluarkan Peraturan Pemerintah dengan mencantumkan objek kelautan dan retribusi daerah.

(Kompas.com Kontributor Ambon, Rahmat Rahman Patty)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Gubernur Maluku Curhat ke Menteri PPN: Ibu Susi Hanya Ngomong, Tak Ada Bukti".