Alasan Gubernur Maluku Murad Ismail Kecewa terhadap Menteri Susi Pudjiastuti hingga Nyatakan Perang

Inilah alasan yang melatarbelakangi Gubernur Maluku Murad Ismail nyatakan perang terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Alasan Gubernur Maluku Murad Ismail Kecewa terhadap Menteri Susi Pudjiastuti hingga Nyatakan Perang
Kolase Kompas.com
Inilah alasan yang melatarbelakangi Gubernur Maluku Murad Ismail nyatakan perang terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. 

TRIBUNAMBON.COM - Gubernur Maluku Murad Ismail menuding Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti telah menghalangi upaya penetapan Provinsi Maluku menjadi provinsi Lumbung Ikan Nasional (LIN).

Menurut Murad, draf Peraturan Presiden (perpres) tentang LIN semestinya sudah sampai ke meja Presiden Jokowi sejak dua tahun lalu. Namun, hingga kini pihaknya belum juga mendapat paraf atau persetujuan dari Menteri Susi.

Padahal LIN sudah masuk dalam Renstra KKP tahun 2015-2019.

”Padahal hanya tinggal menunggu paraf Menteri Susi saja, maka LIN menjadi sebuah produk hukum dalam bentuk perpres,” kata Murad dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com dari Humas Pemprov Maluku, Rabu (4/9/2019) malam.

Tanggapi Pernyataan Perang Gubernur Maluku Murad Ismail, Menteri Susi Pudjiastuti Kirim 5 Utusan

Nyatakan Perang terhadap Menteri Susi Pudjiastuti, Seperti Inilah Sosok Gubernur Maluku Murad Ismail

Gubernur Maluku Nyatakan Perang ke Menteri Susi, Sebut Kebijakan Moratorium Rugikan Rakyat Maluku

Mantan komandan Korp Brimob Polri ini menilai peran Susi untuk menghalang-halangi penetapan Maluku sebagai lumbung ikan patut dipertanyakan.

Sebab, perpres tentang LIN sudah selesai diharmonisasi di tingkat Kementerian Hukum dan HAM.

“Ada apa dengan Menteri Susi? Perpes itu sudah mendapat paraf persetujuan dari Sekretaris Kabinet (Setkab) dan Menko Kemaritiman,” ujarnya.

Murad menambahkan, beberapa kebjakan yang merugikan Maluku seperti adanya sistem dana bagi hasil (DBH). Hal ini dinilai tidak adil bagi Maluku yang merupakan daerah penghasil dianggap

Kebijakan lainnya yaitu kewenangan perizinan dan regulasi yang mengatur retribusi daerah.

“Setiap tahun triliunan rupiah  dibawa keluar dari Maluku, tapi yang balik dalam bentuk DBH sektor perikanan tidak sampai Rp 11 miliar, dengan rincian setiap kabupaten dan kota hanya memperoleh Rp 983 juta,” ungkapnya.

Halaman
123
Editor: Fitriana Andriyani
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved