Akui Pernyataan Perang Hanya Main-main, Murad Ismail: Kita Orang Maluku Tidak Benci Ibu Susi

TRIBUNAMBON.COM - Gubernur Maluku Murad Ismail mengungkapkan, pernyataan perang yang dia lontarkan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti hanya main-main. 

Murad mengatakan, perang sesungghnya hanya terjadi dalam situasi perang seperti saat bangsa Indonesia melawan penjajahan.

Perang hanya dapat ditempuh setelah seluruh opsi telah diambil.

“Perang itu jalan terakhir setelah semuanya diambil, masih ada musyawarah mufakat. Jadi padahal perang itu perang main-main saja, kita tidak ada pistol. Kalau bicara di laut kan pasti pistol air bukan pistol betul. Kalau dulu saya dankor Brimob baru saya pakai pistol benar,” kata Murad sambil bercanda di Kantor Gubernur Maluku, Kamis (5/9/2019). 

Murad meminta persoalan yang terjadi dengan Susi tidak perlu dibesar-besarkan lagi, karena persoalan tersebut telah selesai.

Namun, dia juga berharap agar apa yang menjadi harapan seluruh masyarakat dan pemerintah Provinsi Maluku dapat dipenuhi oleh pemerintah pusat.

Sehingga ke depan kerjasama yang baik antara Pemerintah Maluku dan Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat terjalin.

“Saya minta kepada kalian (wartawan) jangan dibesar-besarkan lagi sesuatu yang telah berlalu. Keluar dari sini semuanya selesai,” kata Murad.

“Sebenarnya kita orang Maluku tidak benci kepada Ibu Susi, terutama saya tidak ada sedikit pun membenci," ujarnya.

Menurutnya, ketegangan yang terjadi antara dia dengan Susi itu lantaran tidak terjalin komunikasi dan koordinasi yang baik sehingga menyebabkan semuanya bisa terjadi.

“Semoga apa yang telah dijanjikan oleh Ibu Susi dapat dilaksanakan agar orang Maluku tidak bertanya-tanya lagi. Soalnya semua pertanyaan itu semua tertumpuk ke kepala saya,” ujar Murad.

• Negosiasi dengan Utusan Menteri Susi Setelah Nyatakan Perang, Ini 5 Tuntutan Gubernur Murad Ismail

 Pernyataan perang Gubernur Maluku Murad Ismail terhadap menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berujung pada negosiasi.

Menteri Susi mendatangkan 5 utusan untuk menemui Murad Ismail di Kantor Gubernur Maluku, Kamis (5/9/2019).

Pertemuan tersebut berlangsung selama 3 jam lebih, dimulai pukul 11.00 WIT hingga 14.00 WIT.

Pertemuan itu menindaklanjuti pernyataan perang Murad Ismail terhadap Susi Pudjiastuti terkait kebijakan moratorium yang dinilai merugikan rakyat Maluku.

Adapun 5 utusan yang dikirim Susi Pudjiastuti yakni Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan Nilanto Perabowo, Dirjen Tangkap M Zulfikar, Dirjen Pengawasan Sumber Daya Keluatan (PSDKP) Agus Suherman, dan Satgas Ilegal Fishing KKP Yunus Husein.

Sementara itu, Murad Ismail didampingi oleh pejabat Sekretaris Daerah Maluku Kasrul Selang dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, Romelus Far Far.

• Utusan Menteri Susi Pudjiastuti Justru Nilai Positif Pernyataan Perang Gubernur Maluku Murad Ismail

• Alasan Gubernur Maluku Murad Ismail Kecewa terhadap Menteri Susi Pudjiastuti hingga Nyatakan Perang

Negosiasi dalam pertemuan tersebut menghasilkan lima tuntutan yang diajukan Murad Ismail kepada Susi Pudjiastuti melalui utusannya.

“Sudah saya bacakan dan serahkan kepada Beliau-Beliau, nanti poin-poin itu akan disampaikan ke Ibu Susi,” kata Murad seusai pertemuan, dilansir Kompas.com.

Adapun kelima tuntutan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meminta Pemerintah Pusat segera merealisasi janji-janjinya kepada masyarakat Maluku, terkait Maluku dijadikan sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN) baik dalam bentuk regulasi maupun program kebijakan,

2. Mendesak DPR RI dan Pemerintah Pusat segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Provinsi Kepulauan menjadi Undang-Undang.

3. Meminta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti segera memberi paraf pada draf Perpres LIN, agar bisa ditandatangani Presiden RI Joko Widodo.

Sebelumnya, Kementerian Hukum dan HAM, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sekretaris Kabinet sudah memberi paraf persetujuan.

4. Mendesak Menteri Dalam Negeri segera menyetujui Perda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang sudah diajukan Pemerintah Maluku, termasuk dari daerah lainnya.

5. Mendesak Pemerintah Pusat agar mengeluarkan Peraturan Pemerintah dengan mencantumkan objek kelautan dan retribusi daerah.

• Tanggapi Pernyataan Perang Gubernur Maluku Murad Ismail, Menteri Susi Pudjiastuti Kirim 5 Utusan

• Nyatakan Perang terhadap Menteri Susi Pudjiastuti, Seperti Inilah Sosok Gubernur Maluku Murad Ismail

Duduk Perkara

Perselisihan ini bermula dari pernyataan perang Murad Ismail kepada Susi Pudjiastuti.

Hal itu disampaikan Murad dalam sambutan di acara pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat sekda Maluku di Kantor Gubernur Maluku, Ambon, Senin (2/9/2019).

Pernyataan itu dilontarkan lantaran Murad menilai kebijakan moratorium yang diberlakukan Susi telah merugikan Maluku.

"Ini supaya kalian semua tahu. Kita perang,” ujarnya.

Murad menjelaskan, setiap bulan Kementerian Kelautan dan Perikanan mengangkut ikan dari perairan Arafura untuk diekspor.

Namun, Maluku tidak mendapatkan apa-apa dari ekspor itu.

“Ibu Susi bawa ikan dari laut Arafura diekspor, tapi kita tidak dapat apa-apa. Berbeda dengan saat sebelum moratorium di mana uji mutunya ada di daerah,” katanya.

Menurut Murad, sejak pemberlakuan moratorium oleh Susi, tercatat ada 1.600 kapal ke laut Aru.

Namun, tidak ada satu pun ABK asal Maluku yang dipekerjakan di kapal-kapal tersebut.

“Setiap bulan ada sekitar 400 kontainer ikan yang digerus dari Laut Aru kemudian diekspor yang juga dari luar Maluku,” ujarnya.

Murad mengatakan, aturan 12 mil lepas pantai yang menjadi kewenangan pusat sangat merugikan Maluku.

Hal itu disebabkan nelayan Maluku tidak diperbolehkan melakukan penangkapan di zona tersebut.

"Katanya 12 mil lepas pantai itu punya pusat, suruh mereka bikin kantor di 12 mil lepas pantai. Ini daratan punya saya,” kata Murad.

Murad juga menuding Susi telah menghalangi upaya penetapan Provinsi Maluku menjadi provinsi Lumbung Ikan Nasional (LIN).

Menurut Murad, draf Peraturan Presiden (perpres) tentang LIN semestinya sudah sampai ke meja Presiden Jokowi sejak dua tahun lalu. Namun, hingga kini pihaknya belum juga mendapat paraf atau persetujuan dari Menteri Susi.

Padahal LIN sudah masuk dalam Renstra KKP tahun 2015-2019.

”Padahal hanya tinggal menunggu paraf Menteri Susi saja, maka LIN menjadi sebuah produk hukum dalam bentuk perpres,” kata Murad dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com dari Humas Pemprov Maluku, Rabu (4/9/2019) malam.

Murad menilai peran Susi untuk menghalang-halangi penetapan Maluku sebagai lumbung ikan patut dipertanyakan.

Sebab, perpres tentang LIN sudah selesai diharmonisasi di tingkat Kementerian Hukum dan HAM.

“Ada apa dengan Menteri Susi? Perpes itu sudah mendapat paraf persetujuan dari Sekretaris Kabinet (Setkab) dan Menko Kemaritiman,” ujarnya.

Murad menambahkan, beberapa kebjakan yang merugikan Maluku seperti adanya sistem dana bagi hasil (DBH). Hal ini dinilai tidak adil bagi Maluku yang merupakan daerah penghasil dianggap

Kebijakan lainnya yaitu kewenangan perizinan dan regulasi yang mengatur retribusi daerah.

“Setiap tahun triliunan rupiah  dibawa keluar dari Maluku, tapi yang balik dalam bentuk DBH sektor perikanan tidak sampai Rp 11 miliar, dengan rincian setiap kabupaten dan kota hanya memperoleh Rp 983 juta,” ungkapnya.

Murad menjelaskan, jumlah kapal ikan yang memperoleh izin operasi dari Pemerintah Provinsi Maluku pun tercatat hanya 288 kapal, karena adanya batasan di bawah 30 GT.

Sementara jumlah izin kapal ikan yang dikeluarkan dari kebijakan Susi untuk beroperasi di wilayah perairan Maluku, kata Murad, sebanyak 1.640 kapal.

"Anehnya, kapal-kapal ini tidak mempekerjakan orang Maluku, anak-anak daerah saya. Home based-nya pun menggunakan pelabuhan yang semestinya dilabuhi oleh kapal-kapal izin provinsi," ujarnya.

Murad menilai sikap dan kebijakan Susi yang tidak memihak kepada Maluku dan telah merugikan seluruh masyarakat Maluku.

Menurutnya, kebijakan dan sikap Susi tersebut telah menyebabkan Maluku menjadi miskin.

“Sikap seorang menteri seperti ini yang menyebabkan Maluku dimiskinkan secara struktural," katanya.

• Gubernur Maluku Nyatakan Perang ke Menteri Susi, Sebut Kebijakan Moratorium Rugikan Rakyat Maluku

Tanggapan dari Pihak Susi Pudjiastuti

Salah seorang utusan Susi, Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Yunus Husein justru menilai positif pernyataan perang Murad.

Yunus menilai Murad Ismail memiliki semangat yang tinggi dalam memajukan Ambon dan Maluku.

“Ya beliau semangat ya untuk memajukan Ambon, Maluku. Itu bagus ya,” kata Yunus sesaat sebelum pertemuan dengan Murad, Kamis (5/9/2019) dilansir Kompas.com.

Yunus menjelaskan bahwa kedatangan 5 utusan Menteri Susi ke Kantor Gubernur Maluku bertujuan untuk koordinasi dan melihat kebutuhan masyarakat Maluku.

“Ya Kita mau koordinasi, kita mau lihat kebutuhan di sini apa, masalahnya apa kita mau dengar dulu makanya dibawa beberapa ada dirjen juga,” ungkapnya.

Husein mengaku telah mengenal Murad sejak lama, saat mantan komandan korp Brimob Polri itu masih bertugas di Medan, Sumatera Utara.

Sehingga kedatangannya ke Maluku untuk menemui Murad juga dilakukan untuk bersilaturahim.

“Silaturahim dengan Pak Murad ini teman lama, beliau teman lama sejak dari kasat Brimob di Medan dulu, kita sudah bertemu berkali-kali,”katanya.

(Kompas.com Kontributor Ambon, Rahmat Rahman Patty)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Gubernur Maluku Akui Pernyataan Perang ke Menteri Susi Hanya Main-main".