Nyatakan Perang terhadap Menteri Susi Pudjiastuti, Seperti Inilah Sosok Gubernur Maluku Murad Ismail

Dilansir Kompas.com, Murad Ismail yang berpasangan dengan Barnabas Orno terpilih sebagai Gubernur Maluku lewat Pilgub Maluku.

Ia mengalahkan pasangan petahana Said Assagaff-Anderuas Rentanubun dan Herman Adrian Koedoeboen-Abdullah Vanath.

Saat Pilgub Maluku 2018, Murad diusung koalisi PDI-P, Gerindra, Nasdem, PKB, Hanura, PKPI, PAN, dan PPP.

Tak hanya menjadi Gubernur Maluku, Murad Ismail juga menjabat sebagai Ketua DPD PDIP Maluku.

• Ramalan Zodiak Hari Ini Rabu 4 September 2019, Taurus Gelisah, Pisces Jangan Remehkan Musuh!

• Info BMKG: Prakiraan Tinggi Gelombang dan Hujan Petir Rabu 4 September 2019, Ombak Capai 6 Meter

Murad resmi menjadi Ketua DPD PDIP Maluku setelah dilantik Ketua Bidang Kehormatan Partai DPP PDIP, Komarudin Watubun di Baileo Siwalima, Karang Panjang, Ambon pada 21 Juli 2019 lalu.

Mengutip dari Wikipedia, Murad Ismail lulus dari AKPOL pada 1985.

Ia kemudian melanjutkan ke Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) dan lulus pada 1994.

Setelahnya, Murad melanjutkan pendidikan Sespim, lulus pada 1999 dan terakhir di Sespimti dan lulus pada 2010.

Tak hanya itu, Murad Ismail juga pernah menempuh pendidikan kejuruan di PA Daspa Brimob, PA Das Reserse, dan Assesment Pati Polri.

Tanggapan Mendagri

Terkait pernyataan perang Gubernur Maluku terhadap Susi Pudjiastuti, Mendagri Tjahjo Kumolo mempersilakan Murad Ismail.

Dilansir Kompas.com, Tjahjo menilai, Murad sebagai kepala daerah berhak mengajukan protes jika memang merasa kebijakan Susi merugikan masyarakat di wilayahnya.

Ia mengatakan tidak ada masalah dengan pernyataan Murad terhadap Susi.

"Kalau ada kementerian mengeluarkan aturan yang menurut Gubernur sebagai penguasa wilayah tidak sinkron dengan situasi kondisi daerah dan masyarakat, ya silakan mengajukan keberatan."

"Menurut saya tidak ada masalah," terang Tjahjo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/9/2019).

"Saya kira diskresi kepala daerah penting dalam hal yang mungkin memang ada keputusan yang tak sesuai kondisi geografis, tantangan dan masalah yang dihadapi oleh daerah," tambah dia.