Berebut Kursi Ketua MPR: Gerindra, PDIP hingga PPP Berambisi, Saran Pengamat, Ada Lobi-lobi

Inilah kabar terkini mengenai jabatan Ketua MPR: Partai Gerindra, PDIP, hingga PPP berambisi, saran pengamat hingga lobi jabatan

TRIBUNAMBON.COM - Bursa kandidat Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atau calon pimpinan MPR periode 2019-2024 tengah hangat dibicarakan.

Terlebih elite partai politik tengah hangat beradu argumen untuk menjabat calon Ketua MPR dan pimpinan lembaga legislatif bikameral itu.

Mulai dari Partai Gerindra, PDIP, hingga PPP berambisi mewakilkan kadernya menjabat sebagai Ketua MPR atau pimpinan MPR

• Usulkan Pembagian Kursi 55:45 Amien Rais Ingin Jokowi Akomodasi Aspirasi Pendukung Prabowo & PA 212

 Inilah fakta-fakta mengenai jabatan Ketua MPR 2019-2024 dirangkum TribunAmbon.com dari berbagai sumber.

1.Gerindra: Ketua MPR dari Gerindra

Diberitakan Tribunnews.com, Partai Gerindra mengincar kursi Ketua MPR RI.

Wakil Ketua MPR dari Fraksi Gerindra Sodik Mudjahid mengatakan bahwa komposisi terbaik pimpinan lembaga negara nanti yakni Ketua DPR dari PDI Perjuangan dan ketua MPR dari dari Gerindra.

"Ketua MPR Gerindra, Ketua DPR PDIP, Presiden Joko Widodo," kata Sodik melalui pesan tertulisnya, Jumat, (19/7/2019).

Komposisi tersebut kata Sodik, tanpa harus menunggu peta koalisi oposisi dan koalisi di pemerintahan nantinya. Karena menurutnya rakyat dan bangsa Indonesia sudah memahami Bagaimana posisi PDIP serta Gerindra dalam pileg dan pilpres 2019.

Sodik mengatakan dengan Ketua DPR dari PDIP serta Ketua MPR dari Gerindra menunjuk semangat rekonsiliasi yang bertujuan untuk kebersamaan serta kesatuan dan persatuan bangsa.

Ia menambahkan bahwa Inti rekonsoliasi adalah memperkokoh kembali semangat kebersamaan, demi kepetingan yang lebih besar yakni kesatuan dan persatuan bangsa.

Hal itu menjadi modal paling penting untuk memperkuat kembali kedaulatan dan kemajuan bangsa Indonesia di segala bidang, termsuk dalam bidang ekonomi.

Atas dasar itulah menurut Sodik Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto bersedia bertemu Jokowi meski memiliki resiko ditinggal sebagain pendukungnya.

Oleh karena itu tidaklah salah dan berlebihan apabila semangat rekonsiliasi itu ditunjukkan salah satunya dengan penentuan pimpinan MPR.