Bupati Malteng dan BPS Matangkan Sensus Ekonomi 2026, Perkuat Data untuk Pembangunan

Ringkasan Berita:

• Bupati Maluku Tengah menerima audiensi BPS terkait persiapan Sensus Ekonomi 2026.
• Pemda dan BPS fokus pada sinergi penyediaan data akurat untuk perencanaan pembangunan.
• Sensus akan menyasar seluruh pelaku usaha dan mulai pendataan lapangan Mei 2026.

Laporan Jurnalis TribunAmbon.com, Silmi Sirati Suailo 
‎
‎MALTENG,TRIBUNAMBON.COM - Bupati Maluku Tengah, Zulkarnain Awat Amir menerima audiensi Badan Pusat Statistik (BPS) Maluku Tengah di ruang rapat Kantor Bupati Maluku Tengah, Kamis, (2/4/2026).  
‎
‎Audiens tersebut BPS Maluku Tengah menyampaikan fokus utama pertemuan yakni persiapan Sensus Ekonomi tahun 2026 termasuk penguatan statistik sektoral di daerah. 

Baca juga: Efisiensi Anggaran di Malteng, Seleksi Paskibra 2026 ke Provinsi dan Nasional Ditiadakan

Baca juga: Efisiensi Anggaran di Malteng, Seleksi Paskibra 2026 ke Provinsi dan Nasional Ditiadakan

‎Bupati Zulkarnain menyampaikan,peran BPS sangat krusial untuk merencanakan pembangunan, memotret potensi ekonomi, dan mengambil keputusan strategis di daerah. 
‎
‎Dikatakan sinergitas Pemerintah Daerah dan BPS difokuskan kepada sinergi penyediaan data berkualitas tinggi (akurat, mutakhir, terstandar) untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah, terutama melalui kesuksesan sensus/survei seperti Sensus Ekonomi 2026. 
‎
‎Dalam kesempatan tersebut Bupati Zulkarnain menyatakan komitmennya untuk mendukung kinerja Badan Pusat Statistik (BPS) dalam upaya penguatan data statistik daerah. 
‎
‎"Komitmen ini diwujudkan melalui sinergi, kolaborasi, dan kemudahan dalam pelaksanaan pendataan, terutama dalam rangka pembangunan berbasis data yang akurat," ungkap Zulkarnain.
‎
‎Di sisi lain, Kepala BPS Maluku Tengah, Richard Thenu menyampaikan fokus utama pertemuan ini adalah persiapan Sensus Ekonomi  Nasionaln2026 (SE2026) serta penguatan statistik sektoral di daerah. 
‎
‎Kepala BPS ini menyampaikan bahwasanya Sensus Ekonomi akan menyasar seluruh pelaku usaha mulai dari skala mikro hingga perusahaan besar, yang dijadwalkan akan dilakukan pendataan lapangan mulai Mei 2026. (*)
‎
‎