Formasi Lengkap, DPRD - Pemda Maluku Tengah Hadiri Rakornas Kemendagri

Ringkasan Berita:

• Ketua DPRD, Bupati, dan Wakil Bupati Maluku Tengah menghadiri Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Bogor.
• Rakornas dinilai strategis untuk menyelaraskan visi pembangunan nasional dengan kebutuhan dan karakteristik daerah.
• Pemkab Maluku Tengah menegaskan kesiapan menjadi mitra konstruktif agar program nasional berdampak nyata bagi masyarakat.

Laporan Jurnalis TribunAmbon.com, Silmi Sirati Suailo 
‎
‎MALTENG,TRIBUNAMBON.COM - Formasi lengkap Ketua DPRD Maluku Tengah, Hery Men Carl Haurissa, Bupati Maluku Tengah, Zulkarnain Awat Amir dan Wakil Bupati Maluku Tengah, Mario Lawalata hadiri Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah.
‎
‎Kegiatan yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri, di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor itu turut dihadiri Forkopimda, dan Ketua DPRD se-Indonesia. Senin (2/2/2026). 

Baca juga: Jelang HUT ke-54 Basarnas, SAR Ambon Gelar Aksi Donor Darah

Baca juga: 41 Polisi Dikerahkan Operasi Keselamatan Salawaku 2026 di Maluku Tengah

Bupati Maluku Tengah, Zulkarnain Awat Amir, mengatakan, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan di tingkat pusat, tetapi juga oleh kesiapan dan komitmen pemerintah daerah dalam menjalankannya.
‎
‎Menurut Bupati, Rakornas bukan sekadar forum seremonial, tetapi ruang strategis untuk menyatukan langkah antara pusat dan daerah. 
‎
‎Pembangunan akan berjalan efektif jika kebijakan nasional diterjemahkan dengan tepat di daerah, sesuai kebutuhan dan karakteristik masing-masing wilayah.
‎
‎"Rakornas memiliki peran strategis untuk menyelaraskan visi pembangunan nasional dengan implementasi kebijakan di daerah," tegas Bupati yang kerap disapa Bang Ozan itu.
‎
‎Ia juga menekankan bahwa koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan, mulai dari ekonomi, pelayanan publik, hingga kesejahteraan masyarakat.
‎
‎“Maluku Tengah siap menjadi mitra yang konstruktif bagi pemerintah pusat. Kami ingin memastikan setiap program nasional benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di daerah, bukan hanya menjadi kebijakan di atas kertas,” ujarnya. (*)