BPBD Malteng Tegaskan Penanganan Bencana Harus Didahului Laporan Pusdalops

‎Laporan Jurnalis TribunAmbon.com, Silmi Sirati Suailo 
‎
‎MASOHI,TRIBUNAMBON.COM - Belakangan peristiwa bencana alam di Pulau Sumatera yang memakan korban, memantik sorotan publik soal penangkapan kebencanaan. 
‎
‎Pemerintah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) juga dituntut mengambil langkah cepat penanggulangan bencana. 
‎
‎Sekelumit skema penanggulangan kebencanaan diuraikan Kepala BPBD Maluku Tengah, Nova Anakota saat momen Pameran dan Diskusi Foto Photovoices Internasional (PVI) dan Coral Triangle Center (CTC) Banda yang berlangsung di Kota Masohi, Kamis (11/12/2025).

Baca juga: BREAKING NEWS Kebakaran Hebat Lahap Beberapa Ruko di Pasar Batu Merah Ambon

Baca juga: PLN Terus Kebut Siang Malam Perbaiki Jalur Listrik Langsa-Pangkalan Brandan

‎Mulanya, peserta dari Negeri Selamon, Kecamatan Kepulauan Banda menuturkan masalah kebencanaan longsor dan hantaman ombak yang mengancam keselamatan warga di Negeri Selamon.
‎
‎Merespon hal itu, Kepala BPBD Malteng menyebut, tuk penanganannya perlu dibuat laporan Pusdalops terlebih dahulu.
‎
‎"Ketika terjadi bencana longsor dan ombak, di dalam standar operasional kalau terjadi bencana kita wajib membuat laporan Pusdalops," ujar Nova Anakota.
‎
‎Laporan itu dibuat secara resmi ditandatangani oleh pemerintah setempat atau Camat ke pihak BPBD.
‎
‎"Lalu kita buat laporan ke pusat. Secara terstruktur sampai ke pusat lalu kita melihat tindakan. Kalau anggarannya di APBD kita langsung , tetapi kalau tidak kita harus melakukan koordinasi sesuai dengan uraian tugas dari beberapa dinas," jelas Nova.
‎
‎Dikatakan, penanganan bencana tidak semata-mata dilakukan BPBD. Nova Anakota mencontohkan, bencana ombak yang menghantam talud sampai rusak karena musim barat, maka pihaknya perlu mendapatkan laporan resmi dari pihak pemerintah setempat terlebih dulu.
‎
‎"Kemudian saya buat laporan Pusdalops ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) nanti ada koordinasi. Tetapi di sini, kita langsung melakukan koordinasi internal perangkat daerah," tukas Nova.
‎
‎Laporan Pusdalops nantinya dikoordinasikan ke pihak-pihak terkait antara lain, laporan ke Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Permukiman.
‎
‎"Kalau ada laporan bencana menimpa puskesmas kita buat laporan ke Dinas Kesehatan. Kita buat laporan.Itu bencana memang, tetapi dalam proses penanganan kita koordinasikan ke Pusat juga internal OPD," tandas Nova.

‎Ia menyatakan, laporan Pusdalops dibuat untuk bagiamana penanganan bisa dilakukan secara bersama-sama. 
‎
‎"Kita benahi terus, dan tidak kita pungkiri bahwa persoalan kebencanaan di Kabupaten Maluku Tengah itu masih jauh dari kekurangan-kekurangan yang sangat luar biasa. Masih banyak yang perlu kita benahi, tapi kita harus lakukan dengan kemampuan daerah," imbuh Nova.
‎
‎Nova juga menuturkan bahwa Pemerintah melakukan job descriptions berdasarkan anggaran yang berbasis kinerja.
‎
‎"Di BPBD Malteng ada bidang yang berkaitan dengan pencegahan kebencanaan, yang kedua jika terjadi kebencanaan maka ada tim reaksi cepat, dan ketiga terkait dengan pasca kebencanaan. Tetapi saya ingatkan sekali lagi untuk hal itu berjalan sesuai dengan kemampuan kita yang sudah ditetapkan dalam anggaran belanja," pungkas Nova. (*)