Rabu, 22 April 2026

BBM Non Subsidi Naik

3 Tahun Bergantung ke Dexlite, Kenaikan Harga BBM Mencekik Warga Serut Maluku Tengah

‎ ‎Kepada TribunAmbon, Senin (20/4/2026), Tokoh Masyarakat Seram Utara Kobi, Safii Boeng, mengungkapkan bahwa kenaikan harga Dexlite

TribunAmbon.com/Jenderal Louis MR
HARGA BBM (ILUSTRASI) - Tiga tahun warga Kecamatan Seram Utara Timur Kobi Kabupaten Maluku Tengah mengklaim bergantung ke Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi jenis Dexlite. Kenaikan Dexlite berdampak dan dikeluhkan warga. 
Ringkasan Berita:
  • Warga Kecamatan Seram Utara Timur Kobi Kabupaten Maluku Tengah mengklaim bergantung ke Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi jenis Dexlite.
  • Mereka pun mengeluhkan kenaikan harga BBM Non Subsidi itu.
  • Harga Dexlite naik dari kisaran Rp14.000 menjadi Rp24.150.

‎Laporan Jurnalis TribunAmbon.com, Silmi Sirati Suailo 

‎MALTENG, TRIBUNAMBON.COM - Tiga tahun lamanya warga Kecamatan Seram Utara Timur Kobi Kabupaten Maluku Tengah mengklaim bergantung ke Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi jenis Dexlite.

‎Kepada TribunAmbon, Senin (20/4/2026), Tokoh Masyarakat Seram Utara Kobi, Safii Boeng, mengungkapkan bahwa kenaikan harga Dexlite dari kisaran Rp14.000 menjadi Rp24.150 merupakan beban besar masyarakat kecil.

‎Menurutnya, selama ini warga terpaksa beralih ke Dexlite karena tidak ada pilihan lain.

‎Di Tengah kondisi itu, kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi jenis Dexlite yang mencapai angka Rp24.150 per liter, tentu hal tersebut memicu gejolak hebat di Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah.

‎Kenaikan drastis ini dinilai sangat memberatkan warga, terlebih karena wilayah tersebut diklaim telah mengalami kelangkaan solar subsidi selama tiga tahun terakhir.

‎Walau begitu, Syafi'i tetap mendukung kenaikan harga, namun mengharapkan solusi alternatif ke daerahnya.

Baca juga: Kenaikan Harga BBM Nyaris Rp. 10 Ribu, Belum Terlalu Berdampak di Ambon

Baca juga: Demi Keamanan, Terduga Pelaku Penikaman Nus Kei Diamankan di Mako Brimob

‎‎"Fakta hari ini adalah sudah kurang lebih tiga tahun terakhir, kuota BBM khususnya untuk solar dan Pertalite di Kecamatan Seram Utara Timur Seti dan Kobi sudah tidak ada. Di Seti kemungkinan ada, tapi itu pun tidak berjalan secara normal," ujar Syafi'i.

‎Masyarakat mempertanyakan disparitas kebijakan distribusi BBM di wilayah Seram Utara. Safii menyoroti adanya kecamatan lain yang masih menikmati solar subsidi melalui SPBU, sementara di wilayah Kobi dan Seti, fasilitas tersebut seolah hilang ditelan bumi.

‎"Kami di Kecamatan Timur Kobi terpaksa selama ini membeli Dexlite karena tidak ada solar. Harganya pun tidak merata, sempat di angka Rp13.000, lalu bulan ini Rp14.500, dan sekarang melonjak ke Rp24.150. Masyarakat ingin menuntut keadilan agar pemerintah menghadirkan kembali solar subsidi di sini," tegasnya.

‎Situasi ini dirasa ironis mengingat wilayah Kobi dan Seti merupakan salah satu sentral produksi pangan yang memberikan kontribusi besar bagi negara, termasuk melalui ketaatan masyarakat dalam membayar pajak setiap tahunnya.

‎Oleh karena itu warga berharap adanya kebijakan konkret dari pihak Pertamina dan intervensi langsung dari pemangku kebijakan di tingkat nasional maupun daerah. Safii menduga bahwa penderitaan warga di wilayah terpencil ini mungkin belum sampai ke telinga para pejabat tinggi.

‎"Kami meminta perhatian khusus dari Presiden Republik Indonesia, Ketua DPR RI, Menteri ESDM, Gubernur Maluku, hingga Bupati. Mungkin situasi sulit yang terjadi di Kobi Seti saat ini belum mereka ketahui," lanjutnya.

‎Keresahan masyarakat ini telah mencapai titik jenuh. Alhasil warga melakukan aksi protes, dan mengharapkan solusi nyata atau langkah konkret untuk menormalkan distribusi BBM di wilayah tersebut,.

‎Aksi tersebut bertujuan untuk meminta keadilan ke pihak-pihak berwenang agar memudahkan kebutuhan masyarakat di wilayah Seram Utara Kobi dan Seti.

‎"Hari Senin ini masyarakat turun ke jalan untuk melakukan demonstrasi dan menutup akses jalan utama yang menghubungkan Kabupaten Maluku Tengah dengan Seram Bagian Timur (SBT)," pungkas Safii Boeng.

‎Hingga berita ini diturunkan, masyarakat masih menunggu respon resmi dari otoritas terkait guna menghindari terjadinya kelumpuhan akses transportasi antar kabupaten akibat rencana pemblokiran jalan tersebut. (*)

Sumber: Tribun Ambon
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved