Seleksi Mitra SE 2026 Disebut Tak Transparan, Kepala BPS Tual Minta Maaf

Laporan Jurnalis TribunAmbon.com, Yusdar Ohoirat

TUAL, TRIBUNAMBON.COM - Seleksi Mitra Sensus Ekonomi (SE) 2026 di Kota Tual dikeluhkan salah seorang peserta berinisial MRM (30).

Kepada TribunAmbon.com, MRM (30) mengaku kecewa hingga menduga seleksi petugas lapangan itu sarat nepotisme.

Dijelaskan, seluruh tahapan seleksi diikuti dengan hasil terakhirnya namanya tercantum dalam pengumuman kelulusan website resmi beralamat di https://mitra.bps.go.id/.

MRM pun telah menyetujui dan mengisi form pakta integritas sebagai syarat lanjutan sebelum ke tahap pelatihan.

Menunggu, dirinya tak kunjung dihubungi untuk informasi lanjutan.

Baca juga: Surat Sita Eksekusi Terbit Mendadak, Kuasa Hukum Ahli Waris Izak Soplanit Pertanyakan Dasarnya

Baca juga: Sengketa RM Padang: Pelapor Tegaskan Punya Bukti Otentik yang Akan Dibuka ke Publik

Kaget hingga kecewa, saat mendengar kabar pelatihan Sensus Ekonomi 2026 telah berlangsung di Hotel Aurelia Kimson, Jl. Jenderal Sudirman, Kabupaten Maluku Tenggara, Rabu (3/6/2026).

Pelatihan itu dibuka langsung Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tual, Avia Justy Leatemia.

Diketahui, pelatihan petugas lapangan SE 2026 terbagi dua gelombang, yakni: Gelombang pertama 3-5 Juni dan gelombang kedua 9-11 Juni

"Jelas saya merasa dirugikan, memang untuk tahap seleksi sampai ke tahap wawancara saya lolos sebagai mitra hanya saja, sampai sekarang tidak ada informasi apa-apa soal kepastian kapan saya diikutsertakan," ujarnya saat ditemui TribunAmbon.com, Kamis (4/6/2026).

Menurutnya, harusnya BPS terbuka menginformasikan tahapan setelah kelulusan itu, sehingga tidak muncul kekecewaan hingga dugaan ketidakprofesional seleksi.

"Kalau mau bilang status sebagai mitra baru, saya juga status sama seperti mereka, lah kenapa saya tidak diinformasikan atau masuk ke dalam grup yang sudah dibuat khusus untuk mitra, padahal sudah jelas ada beberapa orang mitra tambahan yang statusnya juga baru pertama ikut, letak perbedaannya dimana, antara saya dan mereka," jelasnya.

Persoalan ini lanjutnya bakal dilaporkan ke Ombudsman Perwakilan Provinsi Maluku.

"Saya akan buat pengaduan untuk Ombudsman, agar ini jadi perhatian bersama untuk segera dievaluasi," harapanya.

Sementara itu, dikonfirmasi Kepala BPS Kota Tual, Avia Justy Leatemia mengakui ada kekurangan dalam distribusi informasi. 

Dia pun meminta maaf kepada pihak yang merasa dirugikan. 

"Beta secara pribadi dan instansi, memohon maaf yang sebesar-besarnya, mungkin ada hal-hal yang beta selaku pimpinan terlewatkan, terkait kurang transparansinya hasil pengumuman," tandasnya. (*).