Angka Kematian Ibu dan Bayi di SBT Menurun Sepanjang 2025

Ringkasan Berita:

•  Angka kematian ibu hamil dan bayi di Kabupaten SBT menurun sepanjang tahun 2025 dibanding tahun sebelumnya.
• Jumlah kematian ibu pada tahun 2024 tercatat sebanyak 35 kasus. 
• Angka tersebut menurun menjadi 28 kasus pada tahun 2025 atau berkurang sebanyak tujuh kasus.
• Sementara itu, angka kematian bayi juga mengalami penurunan. 
• Dimana, untuk tahun 2024 tercatat tujuh kasus kematian bayi, sedangkan pada tahun 2025 turun menjadi empat kasus atau berkurang tiga kasus. 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Haliyudin Ulima

BULA, TRIBUNAMBON.COM – Angka kematian ibu hamil dan bayi di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) menunjukkan tren penurunan sepanjang tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya.

Berdasarkan data yang dipaparkan pemerintah daerah, jumlah kematian ibu pada tahun 2024 tercatat sebanyak 35 kasus. 

Angka tersebut menurun menjadi 28 kasus pada tahun 2025 atau berkurang sebanyak tujuh kasus.

Sementara itu, angka kematian bayi juga mengalami penurunan. 

Dimana, untuk tahun 2024 tercatat tujuh kasus kematian bayi, sedangkan pada tahun 2025 turun menjadi empat kasus atau berkurang tiga kasus.

Hal itu disampaikan langsung Bupati Kabupaten SBT, Fachri Husni Alkatiri kepada awak media usai kegiatan Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respons (AMPSR) di Aula Pandopo Bupati, Rabu (7/1/2026).

“Alhamdulillah, di 2025 kita mengalami peningkatan dalam arti angka kematiannya turun. Ini angka yang cukup baik,” ujarnya.

Baca juga: Kecelakaan Maut Renggut Nyawa Pemuda di Tugu Dolan Ambon

Baca juga: Hasil Penegakan Disiplin ASN Pemkab SBT, 11 Pegawai Dipecat

Ia menyebutkan, capaian tersebut tidak terlepas dari berbagai situasi dan kondisi pendukung di sektor kesehatan, sebagaimana telah disampaikan dalam hasil audit dan evaluasi oleh instansi terkait.

Menurutnya, pemerintah daerah akan terus berupaya agar tren penurunan angka kematian ibu dan bayi dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang.

“Insya Allah kita akan upayakan agar penurunan angka ini terus terjadi, dengan memperhatikan rekomendasi dan audit yang sudah disampaikan,” katanya.

Meski demikian, ia mengakui bahwa dari sisi waktu, penyampaian data tersebut idealnya dilakukan sebelum pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), agar dapat langsung ditindaklanjuti dalam program prioritas.

Namun karena data baru diterima setelah pembahasan anggaran berjalan, pemerintah daerah memastikan hasil evaluasi tersebut akan menjadi perhatian dalam penganggaran berikutnya.

“Insya Allah ini akan menjadi perhatian pemerintah daerah, baik dalam APBD Perubahan maupun penganggaran murni tahun depan,” tutupnya.(*)