Blok Bula Lumpuh 8 Bulan, Bupati SBT Desak Pemerintah Pusat Bertindak

Ringkasan Berita:

• Fachri Husni Alkatiri soroti mandeknya operasional Blok Bula yang dikelola PT Karlez Petroleum Seram Ltd.
• Selama sekitar 8 bulan, pekerja tidak menerima gaji dan muncul risiko keselamatan seperti semburan gas.
• Pemda mendesak pemerintah pusat segera ambil langkah, termasuk kemungkinan alih kelola.

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Haliyudin Ulima

BULA, TRIBUNAMBON.COM – Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Fachri Husni Alkatiri, angkat bicara terkait kondisi memprihatinkan sektor minyak dan gas (migas) di wilayahnya. 

Khususnya untuk Blok Bula yang di kelelo PT. Karlez yang hingga kini tidak lagi beroperasi lantaran para karyawan belum mendapatkan hak mereka.

Fachri menegaskan, persoalan yang menimpa puluhan pekerja di PT Karlez Petroleum Seram Ltd tersebut bukan hal baru. 

Dalam berbagai kesempatan, ia mengaku terus menyuarakan kondisi yang dialami para pekerja lokal di perusahaan tersebut.

Terbaru, dalam rapat bersama Komite II DPD RI yang melakukan agenda pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Selasa (14/04/2026), Fachri kembali mengangkat persoalan tersebut di hadapan pemerintah pusat.

Baca juga: Dugaan Korupsi Proyek Jalan Namlea–Teluk Bara Naik Meja Penyelidikan Kejati Maluku

Baca juga: Sikapi Insiden Truk TNI Lindas Siswi, Kodam XV/Pattimura Pastikan Tak Lepas Tangan

Dalam forum resmi itu, Fachri menegaskan bahwa persoalan di PT Karlez Petroleum Seram Ltd sudah berlangsung cukup lama dan hingga kini belum menemukan solusi yang jelas.

Fachri mengungkapkan bahwa SBT memiliki potensi migas yang cukup besar dengan empat wilayah kerja, yakni Blok Bula, Blok Seram Non Bula, serta dua blok yang masih dalam tahap eksplorasi, yakni Blok Binaiya dan Blok Seram Timur.

Namun dari keempat blok tersebut, Blok Bula yang saat ini dikelola oleh PT Karlez Petroleum Seram Limited justru menjadi sumber persoalan serius karena sudah sekitar delapan bulan tidak beroperasi.

“Yang jadi masalah bagi kami adalah Blok Bula. Kurang lebih sudah sekitar delapan bulan tidak beroperasi sama sekali,” ungkap Fachri.

Dampak dari terhentinya operasional tersebut dirasakan langsung oleh para pekerja, yang sebagian besar merupakan masyarakat lokal SBT.

Mereka dilaporkan tidak lagi menerima gaji selama perusahaan berhenti beroperasi.

“Akibatnya para karyawan, yang adalah putra-putri daerah kami, sudah tidak menerima gaji karena memang tidak ada aktivitas operasional,” jelasnya.

Tak hanya berdampak secara ekonomi, kondisi ini juga memicu persoalan lain yang lebih serius, yakni terbengkalainya perawatan aset-aset penting di kawasan tambang minyak.

Fachri bahkan mengungkapkan adanya insiden semburan gas yang sempat terjadi beberapa waktu lalu dan menimbulkan kekhawatiran masyarakat di sekitar lokasi.

“Beberapa waktu lalu terjadi semburan gas. Hampir seminggu masyarakat merasakan dampaknya. Ini situasi yang tidak bisa dianggap sepele,” tegasnya.

Ia menilai, kondisi tersebut berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat jika tidak segera ditangani secara serius oleh pihak terkait, termasuk pemerintah pusat dan pemangku kepentingan di sektor migas.

Selain itu, persoalan sosial juga mulai bermunculan akibat karyawan yang dirumahkan tanpa kepastian.

Banyak dari mereka kini kesulitan memenuhi kebutuhan hidup, bahkan terjerat utang yang tidak mampu dibayar.

“Ini jadi masalah serius, karena mereka punya tanggungan, ada utang di bank, kebutuhan keluarga, tapi tidak ada pemasukan,” ujarnya.

Fachri mengaku, sebagai kepala daerah ia kerap menerima keluhan langsung dari masyarakat yang terdampak, namun hingga kini belum ada kejelasan solusi dari pihak perusahaan maupun otoritas terkait.

Ia pun mendesak pemerintah pusat dan lembaga terkait, termasuk SKK Migas, Kementerian ESDM, serta pihak perbankan, untuk segera mengambil langkah konkret.

Menurutnya, jika perusahaan pengelola saat ini tidak lagi mampu beroperasi, maka harus ada solusi cepat, termasuk kemungkinan pengalihan pengelolaan kepada pihak ketiga.

“Kalau memang sudah tidak bisa beroperasi, harus ada langkah tegas. Bisa dialihkan ke pihak lain agar aktivitas kembali berjalan dan masyarakat tidak terus dirugikan,” katanya.(*)

Lebih jauh, Fachri mengingatkan bahwa jika kondisi ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin akan memicu gejolak sosial di masyarakat.

Ia mengaku hingga saat ini masih mampu menjaga situasi tetap kondusif, namun tidak dapat menjamin kondisi tersebut akan bertahan jika persoalan tidak segera diselesaikan.

“Saya masih bisa menjaga daerah ini tetap aman, tapi saya tidak tahu sampai kapan kalau masalah ini tidak ditangani serius,” tegasnya.

Bupati SBT itu berharap pemerintah pusat segera turun tangan dan memberikan kepastian terhadap nasib Blok Bula serta para pekerja lokal yang terdampak.

“Jangan sampai kondisi ini berlarut-larut dan menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan,” tandasnya.(*)