Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Novanda Halirat 

AMBON, TRIBUNAMBON.COM- Pemerintah Kota Ambon lewat Dinas Sosial mengimbau kepada masyarakat untuk tidak memberikan uang kepada anak jalanan (anjal).

Imbauan ini disampaikan oleh  Plt. Kadinsos Kota, Imelda Tahalele, pasca dilakukan penjaringan anjal di beberapa titik Kota Ambon di kawasan RTH bawah Jembatan Merah Putih (JMP) dan sepanjang  jalan A.Y Patty, pada Selasa (12/8/ 2025) lalu.

“Hal ini dilakukan untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan warga kota, dan petugas Dinsos berhasil menjaring 18 anak dalam operasi tersebut,” kata Tahalele dalam rilisan yang diterima Tribunambon.com, Jumat (15/8/25).

Tahalele menjelaskan seluruh anjal yang terjaring kemudian dibawa ke kantor Dinsos untuk pendataan dan pembinaan sosial. 

Berdasarkan pengakuan anak-anak tersebut, mereka mampu mengumpulkan uang sebesar Rp.30.000 hingga Rp40.000 per hari dari hasil meminta-minta. 

Tapi sayangnya sebagian anjal mengunakanuang tersebut untuk membelikan lem Aibon untuk di hirup. 

“Dalam kegiatan itu, petugas menemukan empat anak yang kedapatan sedang menghirup lem dan menyimpan lem aibon di saku celana. saat ditanya mereka mengaku uang hasil minta-minta digunakan untuk membeli lem,” jelasnya. 

Selanjutnya untuk menindaklanjuti hal tersebut, Tahalele melalui akun media sosial pribadinya memposting imbauan  kepada masyarakat. 

Dari postingan yang diunggah tak sedikit mendapat respons positif dari warganet. 

Namun muncul kontroversi, dari salah seorang pengguna Facebook bernama Amy Thini VhidiAzka mengunggah kembali foto dan tanpa ada keterangan dan tidak mencantumkan sumber. 

Sehingga mengakibatkan sebagian warganet mengira penjaringan dilakukan oleh pemilik akun tersebut, dan tidak ada upaya yang dilakukan oleh Dinsos. 

“Akibatnya sebagian warganet mengira pengguna akun tersebut yang melakukan penjaringan, sementara Dinsos tidak terlibat, tanpa mengetahui bahwa foto itu sebenarnya merupakan dokumentasi kegiatan Dinsos Kota Ambon,” tuturnya.

Tahalele, berharap pengguna akun dapat memberikan klarifikasi dan menyampaikan informasi yang benar, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau menggiring opini publik terkait kinerja dinas yang dipimpinnya.(*)