Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Jenderal Louis
AMBON, TRIBUNAMBON.COM - PT. PLN (Persero), perusahaan listrik negara Indonesia, semakin gencar mendorong transisi energi menuju sumber daya yang lebih bersih dan berkelanjutan.
Hal ini dibuktikan dengan partisipasi aktif PLN dalam Conference of the Parties (COP) 29 di Baku, Azerbaijan, Senin (18/11/2024.
Dalam acara tersebut, PLN memaparkan strategi inovatif untuk meningkatkan kapasitas energi terbarukan di Indonesia, khususnya di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).
Salah satu fokus utama adalah pengembangan jaringan pintar (smart grid) yang dapat mengintegrasikan energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin dengan sumber energi konvensional yang sudah ada.
Kepada Tribun Ambon.com, Warsono M. Martono, Wakil Presiden Eksekutif Perencanaan Sistem Listrik PLN, mengungkapkan bahwa jaringan pintar menjadi solusi ideal untuk mengatasi tantangan energi di daerah 3T.
Meski belum maksimal tetapi sudah diimplementasikan di beberapa pulau terpencil, yakni di NTT, Maluku dan Papua.
"Untuk daerah 3T kita fokus tentu menerapkan smart grid, karena smart grid tentang bagaimana mengimplementasikan solar PV atau wind dengan energi yang sudah ada di situ. Misalnya yang sudah ada ialah PLTD kemudian diintegrasikan dengan renewable energy menjadi micro smart grid," ungkapnya.
Lebih lanjut, menurutnya pemenuhan energi di kawasan 3T harus berpedoman pada konsep ramah lingkungan namun pasokannya memadai.
Tujuannya untuk mewujudkan Net Zero Emmision sebagai upaya mencegah perubahan iklim akibat pemanasan global.
"Dengan jaringan pintar, kita bisa membangun mikro-jaringan pintar di pulau-pulau terpencil, meningkatkan keandalan pasokan listrik, dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal," tambah Warsono.
Tantangan dan Solusi di Daerah 3T
Pembangunan infrastruktur energi di daerah 3T memang menghadapi sejumlah kendala, seperti akses yang sulit, keterbatasan dana, dan permintaan yang rendah.
Namun, Warsono mengaku hal tersebut merupakan komitmen PLN untuk memberikan akses energi yang layak bagi seluruh masyarakat Indonesia, termasuk di daerah 3T.
"Memang kalau pembangunan kelistrikan di daerah 3T membutuhkan biaya yang besar sementara pendapatan tidak besar. Jadi memang ini lebih ke arah Publik Service Obligation. Karena itu untuk meningkatkan rasio elektrifikasi tetapi PLN berkomitmen untuk menuju elektrifikasi 100 persen," terangnya.
Senada dengan hal tersebut, Wakil Kepala Sekretariat Just Energy Transition Partnership (JETP), Elrika Hamdi mengakui bahwa pembangunan energi di daerah 3T merupakan investasi yang cukup besar dan tidak selalu menguntungkan secara komersial.