DPRD Bakal Minta Jaksa dan BPK Audit Ulang Anggaran Penanganan Stunting Maluku

“Makanya kita lihat kalau ada kebijakan yang keliru mestinya ini harus diperbaiki masih ada Tahun Anggaran 2023 dan 2024, makanya kita menerapkan ini dikembalikan Penanganannya di tim percepatan penurunan Stunting yang diketuai oleh wakil gubernur bukan dilakukan oleh ketua TP. PKK yang diberikan gelar Bunda parenting, dia ini bukan OPD Tetapi dia mengelola kaitan dengan anggaran penanganan stunting itu kalau kita lihat dari seluruh yang dititipkan di OPD itu cukup besar,” tegasnya.(*)