Baca tanpa iklan
TRIBUNAMBON.COM - Seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2021 masih berlangsung.
Namun di tengah-tengah seleksi ditemukan adanya kecurangan.
Terkait dengan hal ini Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang meminta agar pemerintah menggelar ulang seleksi CPNS 2021 secara menyeluruh.
Junimart beranggapan dilansir dari laman dpr.go.id, adanya dugaan kecurangan saat seleksi tersebut sehingga perlu melakukan seleksi ulang agar masalah tersebut dapat diselesaikan secara clear.
"Jadi biar clear kita mendesak agar seleksi CPNS 2021 itu diulang saja, secara menyeluruh seleksinya. Terlepas ada atau tidaknya anggaran. Ini konsekuensi," ujarnya, Kamis (4/11/2021).
Baca juga: Simak Jadwal 330 Instansi yang Akan Umumkan Hasil Tahap 2 SKD CPNS 2021
Baca juga: Tanggapan BKN soal Permintaan Seleksi Ulang Tes CPNS
Baca juga: Berikut Materi dan Jadwal SKB CPNS 2021
Baca juga: Cara Melaporkan Indikasi Kecurangan yang Terjadi Selama Pelaksanaan Seleksi CPNS 2021
Dugaan kecurangan saat seleksi CPNS 2021
Dugaan kecurangan CPNS Sebelumnya, heboh soal twit viral adanya dugaan kecurangan terkait seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) beredar di media sosial.
Informasi terkait dugaan kecurangan ini beredar luas di media sosial, Minggu (24/10/2021).
Akun Twitter @txtdaridgmbk yang memviralkan informasi tersebut bahkan membeberkan dugaan kecurangan yang terjadi dalam seleksi CASN di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah.
Dalam unggahan yang viral itu disebutkan adanya kecurangan terkait salah satu CASN mendapatkan nilai tertinggi hingga CCTV dan lokasi tes yang bisa diatur.
Tak hanya itu, kecurangan bahkan disebut diduga terjadi sampai ke server Computer Assisted Test (CAT) BKN dengan modus remote access atau kendali jarak jauh.
BKN bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyelidiki tentang viral dugaan kecurangan seleksi CASN yang beredar di media sosial.
Diketahui, menurut laporan dari Deputi Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN), Suharman, bagi peserta seleksi CPNS 2021 yang terbukti melakukan kecurangan, maka tidak segan-segan untuk didiskualifikasi.
Namun, Junimart mewaspadai bagaimana jika ada peserta yang curang namun tetapi lolos dalam seleksi CPNS 2021.
"Bukan diskualifikasi. Ini kan ketahuan, bagaimana dengan yang lolos (seleksi) tapi tidak ketahuan (berbuat curang)," tanya Anggota Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Kecurangan dengan modus remote access BKN berkolaborasi dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan BSSN melakukan penyelidikan, dan ditemukan adanya indikasi kecurangan dengan modus remote access dalam seleksi CASN di Buol, Sulawesi Tengah.
Dari hasil penyelidikan didapatkan bukti dukung indikasi kecurangan sebagai berikut:
- Pengaduan masyarakat atas dugaan kecurangan
- Hasil audit trail aplikasi CAT BKN terhadap aktivitas peserta seleksi selama pelaksanaan seleksi
- Laporan kegiatan forensik digital pada perangkat yang digunakan
- Laporan penyelidikan internal oleh Instansi Pemerintah Kabupaten Buol
- Hasil pemeriksaan terhadap petugas pelaksanaan seleksi, baik dari BKN maupun Instansi Pemerintah Kabupaten Buol
- Rekaman kamera pengawas (CCTV).
Lalu, akankah seleksi CPNS 2021 diulang?
Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama BKN Satya Pratama menanggapi permintaan DPR untuk menggelar ulang seleksi CPNS 2021 secara menyeluruh usai muncul adanya dugaan kecurangan.
Menurut Satya, kecurangan dalam proses seleksi CPNS hanya terjadi di sebagian kecil titik lokasi (tilok) ujian.
Namun, pihaknya tak menjawab saat ditanya apakah proses seleksi CPNS 2021 perlu diulang atau tidak.
"Kecurangan hanya terjadi di sebagian kecil tilok, dan terdeteksi," ujar Satya saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (6/11/2021).
Cara Melaporkan Indikasi Kecurangan yang Terjadi Selama Pelaksanaan Seleksi CPNS 2021
Peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2021 telah selesai melaksankan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).
Beberapa waktu yang lalu beredar berita mengenai indikasi kecurangan yang terjadi selama pelaksanaan seleksi CASN.
Dikutip dari Siaran Pers Nomor 036/RILIS/BKN/X/2021, pihak BKN menyatakan kekecewaannya terhadap adanya indikasi kecurangan dalam seleksi CASN 2021 di Tilok Mandiri Kabupaten Buol.
Maka untuk mengatasi hal tersebut pihak Badan Kepegawaian Negara (BKN) menerbitkan ketentuan baru melalui Siaran Pers Nomor 036/RILIS/BKN/X/2021 pada tanggal 25 Oktober 2021 lalu di Jakarta.
Baca juga: Ingat, Pejabat BKN yang Terlibat Kecurangan dalam Seleksi CPNS Bisa Dipecat
Lalu bagaimana tindak lanjut BKN dan Panselnas dalam mencegah upaya kecurangan tersebut?
- Dalam rangka mengantisipasi upaya kecurangan serupa dalam seleksi, BKN melalui Tim Tanggap Insiden Siber BKN (BKN-CSIRT), dan Kementerian/Lembaga anggota Panselnas CASN 2021 secara berkesinambungan melaksanakan pengawasan ketat terhadap seluruh Tilok ujian, khususnya Tilok Mandiri Instansi.
- BKN bersama Panselnas akan menjatuhkan sanksi berupa diskualifikasi kepada peserta yang terbukti curang.
- Bagi oknum yang terlibat akan dikenai proses sanksi hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
Baca juga: Peserta SKB CPNS Terpapar Covid-19 Apakah Dapat Mengikuti Tes? Ini Kata BKN
Apakah peserta yang melakukan tindakan kecurangan akan di-blacklist?
Dalam konferensi Pers yang dilakukan oleh pihak BKN pada Selasa (2/11/2021), disampaikan oleh pihak BKN bahwa untuk aturan pem-blacklist-an peserta saat ini belum ada, jadi pihak BKN tidak bisa melakukan proses pem-blacklist-an tersebut.
Sanksi blacklist saat ini baru berlaku bagi peserta yang dinyatakan lolos seleksi namun mengundurkan diri.
"Jadi kalau ditanyakan apakah akan didiskualifikasi seumur hidup, saya sependapat tapi nanti akan sangat tergantung pada nanti regulasi atau kebijakan yang dikeluarkan Panselnas," ucap narasumber dari pihak BKN, Jakarta, Selasa (2/11/2021).
Selain itu sesuai dengan aturan Permen PAN RB nantinya Nomor 27 Tahun 2021, nantinya siapa-siapa saja yang terkena diskualifikasi dan melakukan tindak kecurangan akan diumumkan dan dipublikasikan.
Disampaikan juga bahwa saat ini masyarakat bisa melakukan pelaporan apabila menemui adanya tindak kecurangan yang terjadi selama pelaksanaan seleksi CASN 2021.
Baca juga: Pengumuman Hasil SKD CPNS dan Seleksi Kompetensi PPPK Non-Guru 2021 Dibagi Menjadi 2 Tahap
Berikut cara melaporkan indikasi kecurangan yang terjadi selama pelaksanaan Seleksi CPNS 2021:
1. Sampaikan pengaduan indikasi kecurangan melalui laman lapor.go.id
2. Kemudian klik tombol Pengaduan
3. Sampaikan aduan jika menemukan tindak kecurangan disertai dengan bukti pendukungnya.
4. Gunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan tidak mengandung ujaran kebencian, SARA dan caci maki.
Baca juga: Cara Cek Hasil SKD CPNS Tahap I Lengkap dengan Arti Kode P, PL, TL dan TH di Pengumuman
5. Masyarakat wajib menuliskan Judul Laporan, Isi Laporan, Tanggal Kejadian, serta Lokasi Kejadiannya.
6. Kemudian opsional, masyarakat bisa menuliskan instansi tujuan, kategori laporan, pilih kerahasiaan dan upload lapiran pendukung.
7. Terakhir, klik LAPOR!
Dengan begitu masyarakat tinggal menunggu proses aduan diverifikasi dan dilakukan proses tindak lanjut.
Ketua DPR: Peserta Curang Saat Tes CPNS Jangan Sampai Lolos
Ketua DPR RI Puan Maharani prihatin dengan adanya kecurangan dalam proses seleksi CPNS 2021.
Diketahui kecurangan tersebut terjadi saat proses Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) di beberapa titik lokasi seleksi.
Indikasi kecurangan pada tahap seleksi CPNS dinilai harus mendapat perhatian serius.
“Kecurangan dalam seleksi CPNS harus diusut tuntas karena tidak hanya merugikan peserta lain, tapi pada akhirnya akan merugikan pelayanan publik,” kata Puan di Jakarta, Rabu (3/11/2021).
Menurut Puan, berbagai kecurangan tersebut berpotensi meloloskan aparatur negara yang tidak cakap dan juga tidak berintegritas.
“Kita tidak ingin pelayanan publik menjadi buruk dengan adanya ASN yang lolos tes CPNS dari hasil cheating. Peserta yang cheating jangan sampai lolos!” tegasnya.
Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR ini mengatakan, harus ada investigasi menyeluruh terhadap kasus yang viral di media sosial itu.
Baca juga: Ingat, Pejabat BKN yang Terlibat Kecurangan dalam Seleksi CPNS Bisa Dipecat
“Juga harus ada evaluasi terhadap sistem dan mekanisme pelaksanaan SKD, termasuk dari segi IT. BKN harus bisa menutup celah kecurangan tes CPNS baik secara teknologi maupun SDM yang bertugas,” ucap Puan.
Lebih lanjut, pemerintah diharapkan dapat memberikan jaminan transparansi pelaksanaan tes CPNS kepada masyarakat.
Puan berharap pihak penyelenggara tes CPNS memperbaiki kekurangan yang ada agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
Baca juga: BKN: 52.300 Peserta Lolos SKD CPNS Tahun 2021
“Harus ada perbaikan agar kepercayaan masyarakat terhadap seleksi aparatur negara yang jujur dan transparan kembali pulih,” kata mantan Menko PMK itu.
Puan berharap kecurangan yang dilakukan segelintir orang itu jangan sampai menodai semangat pelaksanaan seleksi CPNS yang hendak menghadirkan ASN unggul dan berintegritas.
“Kami yakin pemerintah akan mengambil langkah tegas jika memang ada bukti kecurangan. Peserta yang curang pasti akan diskualifikasi. Semoga kejadian ini pun tidak menghambat tahapan seleksi CPNS selanjutnya,” ujar Puan.
(TribunAmbon.com) (Kompas.com Penulis Dandy Bayu Bramasta)
Sebagian Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Akankah Seluruh Seleksi CPNS 2021 Diulang? Ini Penjelasan BKN",