Baca tanpa iklan
TRIBUNAMBON.COM - Peneliti dan pengamat politik dari CSIS Arya Fernandes berpendapat bahwa kerja sama antara PDI-P dan Partai Gerindra akan mempersulit Joko Widodo (Jokowi).
Isu kerja sama antara PDI-P dan Partai Gerindra mencuat setelah adanya pertemuan antara kedua pimpinan partai tersebut, Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri.
Kedua pimpinan partai tersebut menggelar pertemuan di kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat pada Rabu (24/7/2019) kemarin.
• Viral Lulusan UI Tolak Pekerjaan Rp 8 Juta karena terlalu Sedikit, Pihak Almamater Buka Suara
• Gempa Hari Ini: BMKG Catat Gempa 4.0 SR Guncang Banda, Tak Berpotensi Tsunami
"Baik Gerindra maupun PDI-P masih dalam tahap pembahasan kerja sama dan perundingan soal koalisi ke depan, apakah Gerindra akan diakomodasi dalam koalisi atau tidak, tentu negosiasinya tidak mudah bagi Jokowi. Soalnya, negosiasi itu akan menimbulkan reaksi dari partai-partai koalisi 01," ujar Arya saat dihubungi Kompas.com, Kamis (25/7/2019).
Partai-partai politik yang dimaksud, yakni Partai Golkar, PKB, Nasdem dan PPP.
Sebab, ketua umum empat partai politik tersebut sudah kompak menyatakan, menolak partai politik lain bergabung ke dalam koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf.
Kekompakkan empat parpol ini sendiri pun melahirkan koalisi di dalam koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf.
Mereka menyisakan PDI Perjuangan bersama enam parpol lain yang berdasarkan perolehan suara tidak signifikan, yakni Hanura, PSI, Perindo, PKPI dan PBB.
"Ada blok politik di internal koalisi setelah empat ketum parpol itu bertemu di DPP Nasdem. Alhasil, ada poros politik dalam KIK, pertama yaitu poros empat ketum parpol dan kedua poros PDI-P ditambah Gerindra (apabila kerja sama politik terwujud). Hal itu tentu akan menyulitkan Jokowi menegosiasikan banyak hal dan kepentingan parpol," ujar Arya.
• Jadwal Japan Open 2019 Hari Ini Kamis, The Minions Tanding Pukul 16.50 WIB
• 7 Fakta Pertemuan Prabowo dan Megawati, Sempat Bicara Empat Mata dan Tawaran Datang ke Kongres PDIP
Agar tidak muncul keretakan, Arya berpendapat, Jokowi dan seluruh parpol pendukungnya mesti kembali berpegang kepada komitmen awal dibentuknya koalisi tersebut.
"Supaya tidak ada keretakan, sebaiknya Jokowi kembali kepada negosiasi awal sebelum pemilu dan sebenarnya tidak ada kebutuhan khusus bagi Jokowi untuk menambah partai dalam koalisi," ujar Arya.
Diberitakan, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, salah satu topik pembahasan antara Prabowo dan Megawati dalam pertemuannya Rabu kemarin adalah desain pemerintahan ke depan.
Hasto mengatakan, partainya memiliki konsep pembangunan yang sama dengan yang ditawarkan oleh Partai Gerindra.
"Kami belum bertemu tentang detail masalah itu. Tapi dari garis besar masalah pokoknya, karena kami bekerja sama (dengan Partai Gerindra) pada tahun 2009, sehingga kerja sama itu mau tidak mau juga terjadi, semacam sintesa dalam hal kebijakan," ujar Hasto di kediaman Megawati, Menteng, Jakarta, Rabu (24/7/2019).
• Dinilai Terlalu Vulgar dan Dipanggil Kominfo hingga Take Down Konten, Kimi Hime Ngadu ke Jokowi
• Info BMKG: Prakiraan Tinggi Gelombang dan Hujan Petir Kamis 25 Juli 2019, Laut Maluku 2.5 Meter
• Prakiraan Cuaca BMKG Ambon dan Sekitarnya Hari Ini Kamis 25 Juli 2019, Dominasi Cerah Berawan
"Maka, kalau kami berdua bicara politik kedaulatan energi, Gerindra setuju. Politik kedaulatan pangan, Gerindra setuju. Politik kedaulatan keuangan, Gerindra setuju. Karena 2009 itu kami diskusikan jadi platformnya," lanjut dia.
(Kompas.com/Christoforus Ristianto)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kerja Sama PDI-P dan Gerindra akan Menyulitkan Jokowi, Ini Sebabnya...".