Bangun Sistem Data Terintegrasi, Gubernur Maluku Luncurkan Portal Lawamena Satu Data

Ringkasan Berita:

• Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku bekerja sama dengan Program SKALA secara meluncurkan Portal Lawamena Satu Data Maluku di Kantor Gubernur Maluku, Senin (25/5/2026).
• Portal Lawamena Satu Data Maluku mengintegrasikan berbagai data sektoral, mulai dari pemerintahan, pendidikan, kesehatan dan stunting, kemiskinan, perikanan dan kelautan, pertanian, kehutanan, pertambangan, investasi, pariwisata hingga pembangunan desa dan negeri adat dalam satu ekosistem data terpadu.

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Novanda Halirat

AMBON, TRIBUNAMBON.COM- Pemerintah Provinsi Maluku melalui Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku bekerja sama dengan Program SKALA secara meluncurkan Portal Lawamena Satu Data Maluku di Kantor Gubernur Maluku, Senin (25/5/2026).

Peluncuran Portal Lawamena Satu Data Maluku menjadi langkah strategis Pemerintah Provinsi Maluku dalam membangun sistem data yang terintegrasi, akurat. 

Portal Lawamena Satu Data Maluku mengintegrasikan berbagai data sektoral, mulai dari pemerintahan, pendidikan, kesehatan dan stunting, kemiskinan, perikanan dan kelautan, pertanian, kehutanan, pertambangan, investasi, pariwisata hingga pembangunan desa dan negeri adat dalam satu ekosistem data terpadu.

Baca juga: Idul Adha 2026, Swiss-Belhotel dan Zest Ambon Serahkan Bantuan Hewan Kurban ke 2 Masjid

Baca juga: Pasang Patok, Cara Sederhana Cegah Sengketa Tanah dengan Tetangga

Empat layanan data ini yang terkandung di dalam dan dapat diakses yakni : 

1. Data strategis, akses ini hanya digunakan khusus oleh gubernur dan wakil gubernur Maluku. 

2. Data taktis untuk pejabat eselon satu dan dua seperti Sekretaris Daerah dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

3. Data operasional diperuntukkan kepada pejabat eselon tiga. 

4. Data publik, akses ini dapat dijangkau oleh publik atau umum.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Maluku Titus F. Renwarin, menjelaskan perolehan data berdasarkan pengolahan data sektoral dari provinsi hingga ke kabupaten/kota di Maluku. 

Selain itu berdasarkan juga data dari Badan Pusat Statistik (BPS), dari aplikasi pelita yang dikelola Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) dan aplikasi sepakat dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). 

Selanjutnya, Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, pembangunan daerah saat ini harus bertumpu pada data yang valid dan terintegrasi, karena data telah menjadi fondasi utama dalam proses pengambilan kebijakan pemerintah.

“Launching Portal Satu Data Maluku hari ini menandai langkah strategis Pemerintah Provinsi Maluku dalam membangun sistem data yang terpadu dan dapat dipercaya, sebagai penegasan bahwa pembangunan Maluku harus berdiri di atas satu data yang akurat, terintegrasi dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Gubernur.

Menurutnya, di era digital saat ini data telah menjadi “nafas pembangunan” yang menentukan kualitas kebijakan pemerintah dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

“Kini kita hidup di zaman ketika data telah menjadi nafas pembangunan. Siapa menguasai data yang akurat, mampu merancang kebijakan yang tepat, cepat, efisien dan efektif. Karena itu Program Satu Data Provinsi Maluku menjadi kebutuhan strategis untuk memastikan bahwa setiap kebijakan pemerintah benar-benar lahir dari fakta, bukan asumsi,” tegasnya.

Orang nomor satu Maluku, juga menyoroti persoalan klasik pembangunan yang selama ini dihadapi, yakni perbedaan data antar lembaga yang berdampak pada perencanaan dan penganggaran yang kurang optimal.

Melalui peluncuran ini, Gubernur berharap program kemitraan ini terus ditingkatkan untuk mewujudkan tata kelola data hingga replikasi Portal Lawamena Satu Data sampai ke tingkat kabupaten/kota di Maluku.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Minister Counsellor Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia Tim Stapleton, Direktur DP2D sekaligus Direktur Eksekutif Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat Bappenas RI Dini Maghfirra. 

Selanjutnya Wakil Gubernur Maluku, Forkopimda Provinsi Maluku, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Kepala Pusdatin Kemendagri Dr. Ahmad Sudarto, Direktur Integrasi Data Kependudukan Nasional Ditjen Dukcapil Kemendagri Dr. Handayani Ningrum, Direktur Implementasi SKALA Theodore Weohau, unsur Kementerian Keuangan RI, pimpinan OPD lingkup Provinsi Maluku, kepala daerah kabupaten/kota se-Maluku, pimpinan perguruan tinggi, BUMN/BUMD, pimpinan lembaga vertikal. (*)