Wagub Maluku Dorong Sinergi Mitra dalam Penurunan Stunting 2025

TRIBUNAMBON.COM — Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, membuka secara resmi kegiatan Rapat Koordinasi Mitra dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Maluku Tahun 2025, yang digelar di Lantai 9 Zest Hotel, Ambon, Selasa (4/11/2025).

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Provinsi Maluku dan dihadiri oleh pimpinan instansi vertikal, Pimpinan OPD Terkait Pemerintah Provinsi Maluku, organisasi wanita, TNI-Polri, LSM, serta mitra kerja lintas sektor yang berkomitmen terhadap percepatan penurunan angka stunting di daerah.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menegaskan bahwa stunting kini menjadi isu strategis nasionaldan menjadi tanggung jawab bersama seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat.

“Kalau dulu stunting ini belum menjadi isu besar, tetapi dalam perjalanannya menjadi hal yang sangat penting. Kini BKKBN bukan hanya berbicara soal keluarga berencana, tetapi juga menjadi lembaga terdepan dalam percepatan penurunan stunting,” ujar Vanath.

Berdasarkan data BKKBN dan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, angka prevalensi stunting di Maluku tahun 2023 dan 2024 masih berada di kisaran 28,4 persen, jauh di atas target nasional sebesar 14 persen. Maluku termasuk dalam 18 provinsi dengan angka stunting tertinggi di Indonesia.

Vanath menekankan bahwa penurunan stunting tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga saja. Diperlukan kolaborasi lintas sektor, termasuk bidang pertanian, kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan perempuan.

“Bicara stunting berarti bicara soal nutrisi, pola asuh, lingkungan, dan kesehatan. Karena itu semua instansi harus berperan. Pemerintah daerah telah membentuk tim percepatan penurunan stunting yang dipimpin oleh Wakil Gubernur sendiri,” jelasnya.

Ia juga menyampaikan bahwa mulai tahun 2026, program percepatan stunting akan diperkuat dalam perencanaan daerah dengan melibatkan seluruh OPD dan organisasi mitra agar langkah penanganan lebih terukur dan terkoordinasi.

Wakil Gubernur menyoroti bahwa stunting tidak hanya disebabkan oleh kekurangan gizi, tetapi juga oleh rendahnya pengetahuan orang tua, pola asuh yang keliru, dan kondisi ekonomi keluarga yang lemah.

“Pola asuh menjadi salah satu faktor utama penyebab stunting. Di banyak daerah, anak-anak menikah di usia muda, belum memahami cara merawat bayi dengan baik, dan akhirnya anak-anak mereka rentan terhadap stunting,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa pendidikan dan peningkatan ekonomi keluarga menjadi faktor penting dalam memastikan terpenuhinya gizi anak. “Jika ekonomi keluarga kuat, kebutuhan nutrisi bayi pasti terpenuhi. Namun bila belum, pemerintah harus hadir dengan langkah mitigasi dan program pemberdayaan,” tegas Vanath.

Dalam arahannya, Vanath mengajak seluruh pihak untuk menjadikan gerakan penurunan stunting sebagai gerakan bersama dan berkelanjutan. Ia mengibaratkan penanganan stunting seperti merawat pohon pala yang produktif karena dirawat dengan baik menggambarkan pentingnya perhatian dan perawatan terhadap tumbuh kembang anak.

“Kita tidak perlu banyak anak, yang penting anak-anak kita produktif dan sehat. Anak-anak inilah yang akan menjadi sumber daya manusia unggul menyongsong Indonesia Emas 2045,” ungkapnya.

Vanath menutup sambutannya dengan menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Maluku untuk memperkuat ekonomi keluarga, pendidikan orang tua, serta kerja sama lintas sektor dalam upaya menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas SDM Maluku.

Di akhir arahannya, Wakil Gubernur juga menitipkan pesan khusus kepada seluruh peserta untuk menjaga kedamaian dan persatuan di Maluku, karena stabilitas sosial dan keamanan menjadi fondasi utama keberhasilan pembangunan, termasuk dalam penurunan angka stunting.