Maluku Tengah

Soal Pemenuhan Dokter Spesialis di RSUD Banda dan Saparua, Begini Respon Ketwil IDI Maluku

dr. M. Saleh Tualeka menyatakan, khusus RSUD Banda dan Saparua dari segi pemenuhan dokter spesialis memang masih kurang.

Tribunambon/silmi
IDI MALUKU-dr.M.SALEH TUALEKA - Ketua Wilayah IDI Maluku, dr. M. Saleh Tualeka saat diwawancarai di Masohi, Jumat (8/8/2025) . 

‎Laporan Jurnalis TribunAmbon.com, Silmi Sirati Suailo 

‎MASOHI,TRIBUNAMBON.COM - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Banda dan Saparua belum memiliki dokter spesialis tetap.

‎Hal tersebut menjadi kendala membangun mitra dengan BPJS Kesehatan. 

‎Menanggapi hal tersebut, Ketua Wilayah Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Maluku, dr. M. Saleh Tualeka menyatakan, khusus RSUD Banda dan Saparua dari segi pemenuhan dokter spesialis memang masih kurang.

‎"Kemudian kemarin bersama dengan teman-teman IDI Maluku Tengah kami melakukan diskusi kecil agar kemudian dokter-dokter spesialis yang ada di RSUD Masohi saat ini harus bisa diperbantukan untuk memenuhi persyaratan dokter spesialis," jelas dokter Tualeka.

Baca juga: dr. Amrollah Latupono Nahkodai IDI Maluku Tengah Periode 2025-2028, ini Pesan Bupati 

Baca juga: DPRD Malteng Tinjau Kondisi Fisik Bangunan SDN 75 Malteng, Sejumlah Masalah Ditemukan

‎Dirinya menegaskan, unit RSUD harus memiliki setidaknya empat dokter spesialis dasar. 

‎Terdiri dari dokter spesialis bedah, dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis anak, dan dokter spesialis kandungan.

‎"Jadi backup-nya itu harusnya dari RSUD yang ada di Masohi. Agar pelayanan spesialis bisa memenuhi RSUD Banda dan RSUD Saparua," imbuhnya.

‎Ketua IDI Maluku itu juga merespon soal keterbatasan obat di RSUD Masohi.

‎"Saya kira kemarin muncul riak teman-teman sempat melakukan aksi, saya kira itu adalah bagian dari bagaimana mereka bisa menuntut keberpihakan atau campur tangan pemerintah," ulasnya.

‎Karena rumah sakit milik pemerintah daerah lanjut dokter Tualeka, maka apa yang para dokter suarakan senantiasa dalam rangka menjamin pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

‎"(Masalah) itu harus tuntas. Masyarakat tidak boleh lagi beli obat di luar, saya kira kuncinya adalah pemerintah harus menyediakan anggaran tertentu untuk memenuhi pelayanan kesehatan di RSUD Masohi," jelasnya.

‎Soal komitmen dalam penyelesaian masalah, dirinya menyebut telah dibangun ruang diskusi.

‎"Untuk mengatasi masalah ini, makanya kemarin ada diskusi internal mereka (para dokter), dan mereka sudah sampaikan," pungkas Tualeka. (*)

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved