Uji Kompetensi dan Evaluasi Kinerja Pimpinan Tinggi Pratama 2025, Begini Pesan Wali Kota Ambon

Laporan Jurnalis TribunAmbon.com, Novanda Halirat 

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Sebanyak 28 Pemangku Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkup Pemkot Ambon mengikuti Uji Kompetensi dan Evaluasi Kinerja Tahun 2025. 

Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena membuka kegiatan yang berlangsung di Hotel Manise itu, Rabu (2/7/2025).

Hadir Sekkot Roby Sapulette, Ketua DPRD Kota Ambon, Morits Tamaela serta panitia seleksi.

Diketahui, kegiatan akan berlangsung hingga 4 Juli.

Dimana para peserta dibagi dalam 2 (dua) kelompok yakni evaluasi kinerja bagi 5 (lima) orang Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama dengan masa jabatan lebih dari 5 tahun, dan uji kompetensi kepada 23 orang JPT dengan masa jabatan kurang dari 5 tahun.

Wali Kota dalam sambutannya mengatakan, perkembangan reformasi birokrasi yang semakin mendesak dan menuntut Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk melakukan peningkatan kinerja guna memberikan layanan publik yang lebih baik. 

“Reformasi birokrasi bukan hanya sekedar tuntutan administrasi, tetapi juga merupakan langkah konkrit untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas serta kontabilitas dalam pengelolaan pemerintahan yang selaras dengan satu dari 17 program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ambon 2025-2030 pada poin ke-12 yaitu penataan birokrasi yang kapabel, handal dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme KKN),” ujarnya.

Baca juga: Kapolresta Ambon Kini Berpangkat Kombes, Kapolda: Tanggung Jawab Semakin Tinggi

Baca juga: Ikut Antar Jenazah Mahasiswa UGM ke Bandara, Warga Malra: Ini Bentuk Rasa Fanganan

Lanjutnya, upaya pelaksanaan job fit yang dilaksanakan bertujuan untuk mengukur kemampuan dan kesiapan para pejabat pemangku jabatan dalam menghadapi berbagai situasi kerja yang kompleks dan rumit. 

“Jadi seluruh peserta hari ini sementara memangku jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Pemerintah Kota Ambon. Job fit tes ini diharapkan dapat mengevaluasi sejauh mana peran para pemangku jabatan hari ini, tentang pemahaman dan kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat dalam situasi yang menantang termasuk kemampuan dalam melaksanakan atau menyelesaikan masalah di kota ini,” ungkapnya. 

Kemudian terpenting adalah bagaimana para pemangku jabatan mampu untuk menjawab tantangan implementasi Visi Misi serta 17 Program Prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

“Jadi prinsipnya penataan ini dilakukan secara proporsional dan setelah mendudukkan para pejabat pada tempatnya yang tepat, kemudian akan dilakukan evaluasi secara periodi secara berkelanjutan, supaya tujuan-tujuan yang ini kita capai dalam pemerintahan selama 5 tahun atau 4 tahun lebih ke depan ini bisa berjalan dengan baik," pungkasnya. (*)