Soal Izin PT Batulicin, Rahayaan Desak DPRD Maluku Bentuk Pansus

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Megarivera Renyaan

TUAL, TRIBUNAMBON.COM - Pembina Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan (AMDAL) Evav, Ruslany Rahayaan, mendesak DPRD Maluku bentuk Panitia Khusus (Pansus) guna mengusut operasional PT Batulicin Beton Asphalt (BBA).

Permintaan tersebut dikemukakan, menyusul sikap DPRD Maluku yang menolak aktivitas PT Batulicin, di Ohoi Nerong, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara (Malra).

"Kami mendesak DPRD Maluku segera bentuk Pansus agar lebih serius dan fokus soal PT BBA ini," ungkapnya melalui pesan singkat WhatsApp, Kamis (19/6/2025).

Baca juga: BKKBN Catat Balita Stunting di Kabupaten Maluku Tengah Capai 1.064 Anak per April 2025

Menurutnya, ada beberapa oknum pejabat Maluku  sudah menerima uang pelicin ratusan juta.

Bahkan kehadiran Bos Besar PT BBA di Malra, disebut mendapatkan pelayanan istimewa atau karpet merah dan perlakuan khusus.

"Bos besar PT BBA, Haji Isam tiba di Malra bersama satu petinggi TNI, dan langsung ke Ohoi Nerong,  menggunakan kapal miliknya yang juga ikut bersama beberapa pejabat Pemkab Malra," ungkapnya.

Baca juga: Hilangnya Penumpang di KM. Sabuk Nusantara 87, Nahkoda : Kami Terbuka tuk Pemeriksaan 

Rahayaan juga menyoroti, Pemkab Malra yang saat itu tidak punya wibawa.

Seharusnya, tamu yang punya kepentingan datang ke kantor bupati bertemu Pj Bupati Malra  menyampaikan kepentingannya.

Namun ini terbalik, Pj Bupati Malra dan beberapa pejabat ASN ikut ke kapal bersama Haji Isam, mereka lantas melakukan pertemuan dan membicarakan terkait PT Batulicin, sehingga seperti ada perlakuan khusus.

"Dengan pelayanan istimewa itu, kami berharap lewat pansus DPRD Maluku, akan terungkap semua hal yang terjadi saat itu," pungkasnya. (*)