Aliansi Mahasiswa Maluku Desak Wakil Rakyat Evaluasi Pertambangan PT Batulicin di Malra

Laporan wartawan TribunAmbon.com Ummi Dalila Temarwut

AMBON, TRIBUNAMBON.COM – Puluhan mahasiswa di berbagai Kampus yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Maluku demo menolak aktivitas penambangan di PT. Batulicin milik Haji Isam di wilayah Ohoi Nerong, Ohoirenan dan sekitarnya.

Aksi itu berlangsung di Kantor Gubernur Maluku dan berlanjut di Gedung DPRD Maluku, Senin (16/6/2025).

Mereka mendesak anak adat Kei yang duduk di kursi DPRD Maluku untuk segera memanggil dan mengevaluasi pertambangan serta meninjau ulang semua izin tambang yang berdampak terhadap hak ulayat masyarakat adat Kei.

“Kami mendesak agar para anggota DPRD Maluku untuk mengevaluasi pertambangan serta meninjau ulang semua izin tambang,” teriak salah seorang orator dalam aksi tersebut.

“Jika para anggota dewan dari Maluku Tenggara tidak mampu membela tanah mereka sendiri, maka rakyat akan berdiri dan bersuara. Kami tidak akan tinggal diam,” imbuhnya.

Baca juga: Dinilai Bungkam Soal Polemik PT Batulicin, Pendemo Pajang Foto Gubernur dan 8 Anggota DPRD Maluku

Baca juga: Menghadapi Musim Hujan, Karutan Tinjau Kelancaran Drainase dan Kebersihan Lingkungan Kantor

Massa aksi bahkan menilai aktivitas tambang di Malra telah cacat hukum.

Untuk itu, massa aksi menuntut transparansi, keberanian politik, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat yang selama ini diabaikan.

Dalam aksi itu, pendemo juga memajang foto Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa dan delapan wakil rakyat.

Diantaranya, Benhur Watubun, Fauzan rahawarin, Mumin Refra, Hasim Rahayaan, Welem Kurnala, Sulaiman Letsoin, Yunus serang, dan Saodha Tethol.

Pemajangan foto para wakil rakyat itu bukan tanpa sebab.

Pasalnya, mereka dinilai bungkam terhadap aktivitas penambangan yang sedang berlangsung.

"Kami tidak akan masuk kedalam gedung DPRD Provinsi Maluku jika anak negeri tidak keluar menemui kami," ujar Koordinator Lapangan, Fadel Notanubun, Senin (16/6/2025).(*)