PDI Perjuangan Maluku Gelar Dialog Publik Soal Kebijakan Efisiensi Anggaran

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Provinsi Maluku menggelar dialog publik bertema "Kebijakan Efisiensi, Bagaimana Nasib Maluku?" di Hotel Pacific, Kota Ambon, Sabtu (17/5/2025). 

Kegiatan ini menghadirkan narasumber Kepala Bappeda Provindi Maluku, Anthon Lailossa, Wakil Kepala BI Maluku, Sosiolog-Akademisi IAIN Ambon, Hasbollah Toisutta, Akademisi Ekonomi dan Pembangunan UKIM Simo P Soegijono dan Aleg DPR RI Dapil Maluku, Mercy Barends. 

Peserta dialog terdiri dari tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, OKP, LSM, para pimpinan media maupun organisasi mahasiswa di Kota Ambon. 

Ketua DPD PDI Perjuangan Maluku, Benhur G. Watubun mengatakan, kegiatan ini bukan bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah pusat melainkan menjadi kekritisan agar kebijakan efisiensi bersandar pada kondisi ke Maluku.

"Maluku dalam kondisi kemiskinan yang tinggi. Sehingga dialog publik ini dibuat untuk mencari solusi terbaik dari kebijakan efisiensi anggaran. Jadi bukan kita protes atau menolak kebijakan pempus," kata Benhur dalam sambutannya.

Baca juga: Firdaus Ditemukan Dalam Kondisi Tak Selamat di Gunung Binaiya

Baca juga: ‎Firdaus Ditemukan di Kawasan Lembah Aiimoto Binaiya 

Menurutnya, PDI Perjuangan hadiri bukan hanya sebagai mesin politik untuk merumuskan kekuasaan, tetapi turut menggodok pikiran dan konsep politik demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat. 

"Disisi lain, tugas partai politik itu untuk mengkonsolidasi pikiran rakyat demi pembangunan daerah," ujarnya.

Benhur bilang, PDI Perjuangan harus menjadi lokomotif perubahan. 

Gagasan-gagasan politik kepartaian harus menyatu dengan pikiran rakyat. 

Agenda perjuangan untuk kesejahteraan dan kemajuan daerah. 

"Gagasan politik Partai harus menyatu dengan rakyat. Partai ini, menjadi lokomitif perjuangan rakyat untuk perubahan," sebutnya.

Dijelaskan, sejak diterbitkannya Inpres No 1 tahun 2025 tentang efisiensi APBN dan APBD, memiliki dampak luas bagi daerah Maluku. 

Padahal, Maluku dalam kualifikasi kesejahteraan dan kemiskinan berada pada urutan ke 8 Indonesia, pasca pemekaran beberapa provinsi di Papua. 

Sebelum pemekaran, Maluku berada pada urutan ke 4 Nasional daerah termiskin.

"Kebijakan efisiensi sangat berdampak luas bagi daerah-daerah, tak terkecuali Maluku. Maluku, menjadi daerah dengan kualifikasi kemiskinan," terangnya.