Soal Hilirisasi Pertanian dan Perkebunan, Hidayat : Maluku Harus Olah Sendiri Bukan Kirim Mentah

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Maula M Pelu

AMBON, TRIBUNAMBON.COM – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Al Hidayat Wajo mengatakan pentingnya membuka ruang hilirisasi di sektor pertanian dan perkebunan.

Ini menjadi solusi ditengah tantangan sektor pertanian yang belum sepenuhnya menggeliat.

Sebab menurutnya, sudah saatnya Maluku berhenti mengirimkan bahan mentah dan mulai mengelola sendiri hasil bumi yang melimpah.

“Kalau Maluku memiliki satu saja pabrik pengolahan kelapa, maka kita tidak perlu lagi mendatangkan produk turunan dari luar. Hasil produksi bisa diolah dan dipasarkan di dalam Maluku saja,” ujarnya, Selasa (13/5/2025).

Disorotinya bagaimana hasil pertanian seperti kelapa, coklat, dan sawit yang saat ini masih dijual dalam bentuk mentah, dengan pasar yang terbatas, hanya lokal dan domestik.

Baca juga: Pencarian Pendaki Hilang Di Gunung Binaiya Dilanjutkan, Tim Rescue 1 Bergerak Menuju Nasapeha ‎

Baca juga: Pencarian Pendaki Hilang Di Gunung Binaiya Dilanjutkan, Tim Rescue 1 Bergerak Menuju Nasapeha ‎

Melihat kondisi tersebut, ditegaskan bahwa Pemerintah seharusnya melihat potensi nilai tambah dari pengelolaan di dalam negeri, seperti dilakukan di Provinsi Maluku Utara, dengan pabrik santan kelapa mereka.

Namun ia tak menampik bahwa salah satu hambatan besar adalah ketiadaan data yang akurat soal stok dan produksi bahan baku.

Dalam rapat dengar pendapat menurutnya, DPRD belum pernah menerima angka pasti mengenai jumlah produksi maupun kebutuhan daerah.

“Kita tidak tahu berapa stok bahan baku yang kita miliki. Saat kita minta data dari dinas, tidak ada yang bisa memberikan angka pasti. Semua masih bersifat asumsi, bukan data riil,” cetusnya.

Tak hanya itu, dia juga menyoroti kurangnya data mengenai kebutuhan energi rumah tangga dan transportasi, seperti minyak tanah.

“Data kebutuhan masyarakat terhadap minyak tanah pun tidak tersedia, begitu juga dengan sektor transportasi. Padahal ini penting untuk perencanaan,” tambahnya.

Menurutnya, tanpa data yang jelas, pembangunan industri hilir pun akan sulit diwujudkan.

Maka dari itu, perlunya langkah nyata pemerintah untuk mendorong hilirisasi, agar hasil pertanian Maluku memiliki daya saing dan manfaat ekonomi yang lebih besar. (*)