DPRD Maluku Keluarkan Rekomendasi Evaluasi Kapolres Malra

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Mesya Marasabessy

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - DPRD Provinsi Maluku mengeluarkan rekomendasi untuk mengevaluasi kinerja Kapolres Maluku Tenggara (Malra) .

Rekomendasi tersebut didorong oleh desakan kuat dari masyarakat dan anggota DPRD yang menilai penanganan konflik di wilayah tersebut belum optimal.

Hal itu dibenarkan Ketua Komisi I DPRD Maluku, Solichin Buton.

Ia mengungkapkan, keputusan itu resmi dikeluarkan saat rapat koordinasi bersama Forkopimda, BNN, dan pihak terkait lainnya di Rumah Rakyat Karang Panjang, Ambon, Jumat (21/3/2025) lalu.

“Kami sudah berulang kali menyuarakan perlunya evaluasi terhadap Kapolres. Ini juga bagian dari rekomendasi resmi yang kami sampaikan kepada Kapolda Maluku,” kata Solichin.

Solichin menyebut, sepanjang tahun 2024 hingga awal 2025, terjadi tujuh kasus konflik di Maluku Tenggara yang tidak diselesaikan secara tuntas.

DPRD Maluku menilai, situasi ini menunjukkan lemahnya pengendalian keamanan serta minimnya upaya preventif dari jajaran Polres setempat.

“Desakan untuk evaluasi ini juga datang langsung dari masyarakat yang merasa tidak nyaman dengan situasi keamanan yang terus terganggu,” tambahnya.

DPRD berharap, langkah evaluasi ini dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian dan menjaga stabilitas keamanan di Maluku Tenggara.