RUU TNI Resmi Jadi Undang-Undang, Ini Poin Penting yang Berubah
DPR RI resmi mensahkan Revisi Undang-Undang (RUU) TNI menjadi Undang-Undang (UU) saat rapat paripurna, Kamis (20/3/2025).
TRIBUNAMBON.COM – Revisi Undang-Undang (RUU) TNI resmi disahkan DPR RI menjadi Undang-Undang, pada Kamis (20/3/2025), di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Pengesahan RUU nomor 34 tahun 2004 tentang TNI itu dilakukan pada Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani.
Ada sejumlah poin yang mengalami perubahan.
Terutama pada jabatan TNI aktif di kementerian/lembaga sipil dan usia pensiun TNI.
Awalnya Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU TNI yang dilakukan oleh Komisi I DPR RI.
Baca juga: 11 Poin dalam RUU BUMN, Ada Danantara hingga Peluang Perempuan Duduki Jabatan Strategis
Baca juga: Fahri Husni Alkatiri Rombak Struktur Pemerintahan SBT, Total Ada 40 Posisi
Dia berharap bahwa pengesahan revisi UU TNI dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara.
"Semoga dapat memberikan manfaat besar bagi bangsa dan negara," kata Utut.
Setelah itu, Puan menanyakan persetujuan anggota dewan atas pengesahan revisi UU TNI.
"Kami menanyakan kepada seluruh angota apakah RUU nomor 34 tahun 2004 tentang TNI dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang?" tanya Puan.
"Setuju," jawab peserta rapat.
Sebelumnya Komisi I DPR RI menyepakati Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) untuk dibawa ke rapat paripurna guna disahkan menjadi undang-undang.
Keputusan ini diambil dalam rapat kerja dengan pemerintah yang digelar di Ruang Rapat Badan Anggaran DPR RI, Selasa (18/3/2025).
Seluruh fraksi di DPR menyatakan persetujuan terhadap rancangan revisi UU TNI ini. Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, kemudian meminta persetujuan resmi dari peserta rapat.
"Selanjutnya, saya mohon persetujuannya. Apakah RUU tentang perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI untuk selanjutnya di bawa pada pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang, apakah dapat disetujui?" tanya Utut.
"Setuju," jawab peserta rapat.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.