Kata Istana dan Gerindra Soal Penolakan Program Makan Bergizi Gratis di Papua

TRIBUNAMBON.COM – Ribuan pelajar SMP dan SMA di tanah Papua menolak program makan bergizi gratis.

Aksi penolakan digelar serempak pada Senin (17/2/2025) kemarin.

Menanggapi hal itu, Istana dan Partai Gerindra angkat bicara.

Istana melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan boleh boleh saja orang menolak program MBG.

Namun jangan sampai menghalangi orang yang ingin menerima program tersebut.

Baca juga: Pelajar di Papua Tolak Makan Bergizi Gratis, Minta Dialihkan ke Pendidikan Gratis

Baca juga: Sempat Terhenti Karena Anggaran Terbatas, Program Makan Bergizi Gratis di Ambon Kembali Dilaksanakan

"Kalau ada yang nolak MBG karena itu hak mereka boleh tak menerima. Tapi jangan sampai menghalangi hak saudara dan teman-teman mereka mendapatkan makan bergizi gratis," kata Hasan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin kemarin, (17/2/2025).

Menurut Hasan mereka yang tidak ingin menerima program MBG, bisa membicarakan dengan baik agar tidak diberikan program tersebut.

Tapi, tidak dengan membatalkan ataupun menghalangi agar program tersebut tidak berjalan.

"Tapi kalau sampai berunjuk rasa untuk membatalkan dan menolak itu halangi hak-hak saudara-saudara yang lain, teman-teman yang lain, saudara-saudara dia juga untuk mendapatkan layanan makan bergizi gratis," pungkasnya.

Dia juga menyoroti unjukrasa yang berakhir ricuh di Wamena, Kabupaten Papua Pegunungan.

Ia mengatakan untuk menyampaikan aspirasi diperbolehkan di negara demokrasi seperti Indonesia.

Hanya saja unjuk rasa tersebut tidak boleh disertai dengan aksi kekerasan.

"Gini, kalau masyarakat mau berunjuk rasa dan menyampaikan pendapat silakan. Tapi jangan sampai melakukan kekerasan," kata Hasan.

Tanggapan Gerindra

Menteri Hukum sekaligus Politisi Gerindra Supratman Andi Agtas merespons aksi demonstrasi yang menolak pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG) di Papua