Ambon Hari Ini

Soal Pelayanan Kesehatan di Ambon, DPRD Ingatkan Warga Segera Daftar BPJS 

Muhammad Aris Sugiharto Soulisa mengimbau kepada masyarakat Ambon untuk segera mendaftarkan diri dalam program BPJS kesehatan. 

Ist
BPJS KESEHATAN - Foto bersama Komisi I DPRD Kota Ambon, BPJS Kesehatan, dan dinas terkait usai rapat pembahasan pelayanan kesehatan terhadap warga, Selasa (4/2/2025). Ketua Komisi I, Aris Soulisa ingatkan warga untuk daftar BPJS. 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Mesya Marasabessy

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon, Muhammad Aris Sugiharto Soulisa mengimbau kepada masyarakat Ambon untuk segera mendaftarkan diri dalam program BPJS kesehatan. 

Dikatakan, BPJS kesehatan menjadi sangat penting untuk memastikan perlindungan kesehatan yang maksimal. 

Apalagi, ini juga telah ditanggung oleh pemerintah baik melalui APBN maupun APBD. 

"Ini sebagai bentuk kepedulian kita terhadap kesejahteraan masyarakat serta untuk mengurangi beban biaya pengobatan yang bisa timbul akibat kondoso kesehatan yang tidak terduga," kata Aris Soulisa kepada wartawan di Gedung DPRD Kota Ambon, Selasa (4/1/2025). 

Menurutnya, dari rapat yang dilakukan bersama pihak BPJS kesehatan dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Ambon, ternyata diperoleh data bahwa masih terdapat 75 persen warga Ambon yang belum tercover BPJS

"Karena sosilisasi perihal ini juga kami rasa belum terlalu maksimal. Makanya masih banyak warga Ambon yang belum memiliki kartu BPJS kesehatan. Nah, kami imbau agar itu bisa dibuat," tukasnya.

Ditempat yang sama, Sekretaris Komisi I DPRD Kota Ambon, Zeth Pormes mengatakan, kepesertaan dalan BPJS kesehatan sangat penting, mengingat banyaknya manfaat yang diberikan oleh program jaminan kesehatan tersebut. 

"Kami mengajak seluruh warga untuk segera mendaftar. Ini adalah bentuk perlindungan yang bisa membantu saat mengalami gangguan kesehatan tanpa harus terbebani biaya besar," ujarnya.

Dikatakan, ada dua program BPJS kesehatan, yakni BPJS kesehatan kategori mandiri dan tanggungan pemerintah. 

Untuk kategori tanggungan pemerintah, itu dikhususkan bagi masyarakat kurang mampu, yang sumber dananya dari APBN dan APBD. 

"Sementara kita kan diberi kuota oleh pusat sebanyak 20 ribu. Dan yang baru terisi hanya sekira 300 an peserta. Jadi, harus segera daftar," ajaknya.

Politisi Golkar itu mengaku, hal ini juga akan disampaikan dalam kegiatan-kegiatan reses anggota DPRD agar masyarakat dapat mengurus BPJS kesehatan. 

"Target kita kuota ini bisa terpenuhi sehingga tidak lagi ada masyarakat Ambon yang mengeluh ketika berobat ke rumah sakit," tukasnya.

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved