4 Tahun Tak Dapat Tukin, Ratusan Dosen ASN Demo, Tuntut Pemerintah Segera Bayar

TRIBUNAMBON.COM -- Ratusan dosen yang tergabung dalam Aliansi Dosen ASN Kemendiktisainstek Seluruh Indonesia (Adaksi) menggelar aksi demonstrasi di kawasan Monas, Patung Kuda, Jakarta, Senin (3/2/2025).

Demo senada juga dilakukan di Solo dan Madura.

Para dosen ini menuntu pemerintah segera membayar tunjangan kinerja (tukin) yang hingga kini belum diberikan. 

Tukin tersebut tidak dibayarkan mulai 2020 hingga 2024.

Koordinator aksi, Anggun Gunawan, menyoroti ketidakhadiran political will dari pemerintah dalam menyelesaikan persoalan ini.

Baca juga: Jembatan di Dusun Laala Seram Bagian Barat Ambruk, Akses Jalan Huamual – Piru Lumpuh Total

Baca juga: HUT ke-53, Basarnas Ambon Gelar Donor Darah

"Ya kalau kami melihat ini merupakan itikad yang tidak ada dari pemerintah ya. Jadi sejak awal kami sudah merasakan adanya ketidakadaan political will dari pemerintah," ujar Anggun saat diwawancarai di lokasi.

Menurutnya, sejak awal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) menunjukkan sikap tidak berpihak kepada dosen. 

Hal ini semakin jelas ketika Plt Sekjen Kemendikti Saintek, Togar Mangihut Simatupang pada 3 Januari lalu menyatakan bahwa dosen bukan bagian dari pegawai kementerian, sehingga tidak berhak mendapatkan tukin.

Selain itu, hingga saat ini para dosen mengaku tidak pernah diajak berdiskusi atau beraudiensi oleh kementerian. 

"Kami dicuekin,” ujarnya.

Anggun juga menyoroti anggaran kementerian yang mencapai Rp57 triliun, di mana menurutnya, hanya Rp8 triliun yang dibutuhkan untuk memenuhi tuntutan tukin dosen.

"Jadi menurut kami kenapa tidak diambilkan saja dari anggaran yang sudah ada, jadi 2,5 triliun kemudian ditambahkan dari dana yang 57 triliun itu. Jadi sebenarnya bisa kalau ada iktikad baik pemerintah,” tuturnya.

Ia juga mempertanyakan program-program yang dicanangkan oleh kementerian, yang menurutnya banyak yang tidak relevan dengan kebutuhan utama pendidikan tinggi di Indonesia.

Para dosen berharap pemerintah segera membuka ruang dialog dan menunjukkan komitmen nyata dalam menyelesaikan persoalan ini. 

Jika tuntutan mereka terus diabaikan, bukan tidak mungkin aksi akan terus berlanjut.