6 Juta Data NPWP Warga Indonesia Diduga Bocor, DPR Desak Kemenkeu Segera Ungkap Hasil Investigasi

TRIBUNAMBON.COM – DPR RI mendesak Kementerian Keuangan atau Kemenkeu mengungkap hasil investigasi dugaan kebocoran 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Desakan tersebut dari Anggota Komisi XI DPR RI fraksi Partai Golkar, Puteri Komarudin.

Sebelumnya, dugaan kebocoran Data NPWP warga Indonesia itu terungkap lewat akun X milik Pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto melalui akun X miliknya.

"Saya mendesak Kementerian Keuangan khususnya Dirjen Pajak segera mengungkap hasil investigasi atas dugaan kebocoran ini," kata Puteri kepada Tribunnews.com pada Jumat (20/9/2024).

Puteri menyayangkan apabila dugaan kebocoran NPWP benar terjadi.

Baca juga: Terkaya di Jajaran DPRD Kota Ambon, Hamsudin Punya Total Kekayaan Melebihi Rp 16 Miliar

Baca juga: KPU Buru Terima Tanggapan Masyarakat, Administrasi Calon Bupati Jadi Sorotan Utama

"Apalagi, data NPWP menyangkut informasi yang krusial dalam administrasi perpajakan bagi wajib pajak," ujarnya.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar ini mewanti-wanti agar data tersebut tak disalahgunakan dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

"Oleh sebab itu, saya juga meminta DJP segera membenahi sistem perlindungan data perpajakan secara berlapis. Pastikan tidak ada sistem pengamanan maupun pencadangan yang lemah. Terlebih, DJP juga akan meluncurkan core tax system akhir tahun nanti," jelas Puteri.

Puteri meminta agar mitigasi risiko terhadap kebocoran data dan serangan siber harus lebih diperkuat.

"Supaya kejadian seperti ini tidak terulang kembali," ungkapnya.

Informasi mengenai kebocoran data NPWP didengungkan oleh Pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto melalui akun X miliknya.

Dia menuliskan, "Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar 150 juta rupiah," tulis akun Teguh, @secgron.

Dalam tangkapan layan di forum jual beli data hasil peretasan, akun anonim tersebut bernama Bjorka. Terdapat daftar berisi 25 nama teratas yang terdapat di dalam 10 ribu sampel yang ada.

Di dalam sampel tersebut, menurut Teguh, tercantum data pribadi terkait NIK, NPWP, nama, alamat (kelurahan/kecamatan, provinsi), nama KPP, nama kanwil, dan lain-lain.

Misalnya, terdapat nama Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, Kaesang Pangarep, Budi Arie Setiadi, Sri Mulyani Indrawati, Yustinus Prastowo, Farchan Noor Rachman, Pratikno, Erick Thohir, Muhadjir Effendy, serta nama-nama lain.