Pemerintah Kampanyekan Gerakan Tolak Judi Online di Maluku

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Mesya Marasabessy

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Pemerintah Provinsi Maluku bersama Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) Provinsi Maluku, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah
(Forkopimda) Maluku beserta Bupati/Wali kota se-Maluku meluncurkan Gerakan
Tolak Judi Online.

Gerakan ini merupakan respons terhadap maraknya aktivitas judi online yang meresahkan masyarakat dan menimbulkan dampak negatif.

Penjabat Gubernur Maluku, Sadali Ie mengatakan, perjudian adalah kegiatan melanggar hukum dan perlu diambil langkah tegas untuk memberantasnya. 

"Kami ingin memberikan kesadaran kolektif dan melakukan upaya preventif kepada seluruh masyarakat Provinsi Maluku agar terhindar dari judi online," kata Sadali melalui pers rilis yang diterima, Selasa (20/8/2024).

Baca juga: Waduh, Pelaku Judi Online di Maluku Bakal Dilarang Buka Tabungan Rekening Bank

Pemerintah Provinsi Maluku juga mengambil kebijakan untuk menerbitkan Surat Edaran dari Penjabat Gubernur Maluku kepada seluruh Bupati/Wali kota se-Provinsi Maluku dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berada di lingkup Pemerintah Daerah untuk selalu memberikan contoh sikap perilaku yang baik dan berintegritas, serta tidak terlibat dalam kegiatan perjudian online.

Surat Edaran tersebut juga menginstruksikan Bupati/Wali kota untuk melarang judi online di lingkungan instansi pemerintah, mengkampanyekan gerakan tolak judi online secara masif di lingkungan instansi pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat, serta bekerja sama dengan pihak berwenang untuk memberantas judi online di wilayah masing-masing.

Pencanangan gerakan ini ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama oleh Penjabat Gubernur Maluku, Forkopimda Maluku, Kepala OJK Maluku, dan Kepala Bank Indonesia Maluku.

Kemudian, Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Maluku, dan seluruh Bupati/Wali kota se-Provinsi Maluku, dan diakhiri dengan seruan lantang serta simbolisasi penolakan terhadap judi online.