Dugaan Korupsi

Ketua Tim Penjaringan Hanura Malra Diduga Gelapkan Uang Pendaftaran Bakal Cabup Senilai Rp 100 Juta

Sekertaris tim penjaringan Ahmad Toatubun, kepada awak media dalam konferensi pers yang digelar, Senin (13/5/2024) mengatakan, berdasarkan instruksi D

Penulis: Megarivera Renyaan | Editor: Adjeng Hatalea
TribunAmbon.com / Megarivera Renyaan
Sekertaris DPC Hanura dan Sekertaris tim penjaringan Calkada Malra saat menggelar konfrensi pers, Senin (13/5/2024). 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Megarivera Renyaan

LANGGUR, TRIBUNAMBON.COM - Ketua tim penjaringan calon kepala daerah Partai Hanura Maluku Tenggara (Malra), Moh Yahya Fakoubun diduga gelapkan uang pendaftaran salah satu bakal calon senilai Rp. 100 juta.

Fakoubun diduga menggelapkan uang pendaftaran untuk kepentingan pribadinya.

Permasalahan tersebut kini tengah ditangani internal DPC Hanura Malra.

Sekertaris tim penjaringan calon kepala daerah Partai Hanura  Malra, Ahmad Toatubun, menyampaikan, terdapat instruksi dari Dewan Pimpinan Pusat DPP) agar proses pendaftaran tidak dipungut biaya alias gratis.

"Jadi sebelum arahan DPP turun, sudah ada bakal calon bupati, yakni Martinus Sergius Ulukyanan (MSU) yang mengembalikan formulir dan menyerahkan uang pendaftaran sebesar RP. 100 juta," ucapnya.

Namun, dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Hanura Maluku telah diinstruksikan untuk mengembalikan biaya pendaftaran senilai Rp. 100 juta itu kepada bacalon bersangkutan.

Baca juga: Pendatang Baru Martinus Sergius Ulukyanan Siap Bertarung di Pilkada Malra, Daftar di Enam Parpol

"Namun ternyata semenjak dua hari ini tidak ada kejelasan, undangan juga sudah dilayangkan namun beliau tak menggubris dan menjawab hanya dengan tanda jempol," ungkapnya.

Sebelumnya, terdapat lima bacalon yang telah mengambil formulir di Hanura Malra.

Namun, hanya tiga di antaranya yang mengembalikan formulir dan mendaftar.

Mereka yakni, Martinus Sergius Ulukyanan (MSU), Djamaluddin Koedobeon, Eusebius Utha Safsafubun (EUS).

"Namun yang membayar sesuai dengan mekanisme partai hanya MSU karena datang sebelum arahan DPP turun," pungkasnya.

Dia pun berharap diberikan ruang untuk menggelar rapat internal membahas persoalan terkait.

Jika dalam rapat tersebut nantinya tim bersepakat, maka biaya pendaftaran yang terlanjur diberikan akan dikembalikan. 

"Kalau memang ketua DPC memberikan ruang pada saya untuk menggelar rapat internal dengan tim paling lambat hari ini untuk menyelesaikan semua persoalan, diharapkan semua polemik bisa terselesaikan," tutupnya.(*)

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved