Jika Ditawari Jadi Menteri di Pemerintahan Selanjutnya, Mahfud: Ndak Boleh Tanya Begitu ke Saya

JAKARTA, TRIBUNAMBON.COM - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD enggan menjawab ketika ditanya seperti apa sikapnya apabila mendapatkan tawaran sebagai menteri pada pemerintahan selanjutnya.

Mahfud hanya merespons singkat dan meminta awak media tidak menanyakan hal tersebut kepadanya.

"Ndak boleh bertanya itu saudara pada saya," kata Mahfud ditemui di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Rabu (3/4/2024) malam.

Menurut mantan Menteri Koodinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) itu, hanya orang yang memiliki kepentingan yang bisa menanyakan hal itu kepadanya.

"Yang bertanya itu tuh hanya orang yang berkepentingan," ujarnya seraya tertawa mengundang tanya.

Lebih lanjut, Mahfud lebih banyak berkomentar mengenai proses persidangan sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) di Mahkamah Konstitusi (MK).

Sebagai eks Ketua MK, dia juga menjelaskan sejumlah kewenangan hakim Konstitusi dalam mekanisme pemanggilan para saksi.

"Nah, dulu waktu saya menjadi hakim MK sering ngundang sendiri yang tidak diajukan oleh pihak. Misalnya kasus penodaan agama, saya ngundang sendiri tokoh-tokoh, ada Emha Ainun Nadjib, Quraish Shihab, itu tidak diajukan oleh orang yang berperkara, tapi MK ingin mendengar. Waktu itu kita panggil semua dari gereja, ulama. MK yang mengundang," kata Mahfud.

Diberitakan sebelumnya, calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, memilih berada di luar pemerintahan ketimbang mengisi jabatan menteri apabila pemerintahan dipegang oleh Prabowo-Gibran.

Menurut Ganjar, dia lebih baik berada di luar pemerintahan agar mekanisme check and balance terjaga dan kekuasaan tidak terpusat pada satu lembaga saja.

Baca juga: Sidang Sengketa Pilpres 2024, 3 Pelanggaran Kode Etik Jokowi Diungkap Tim Ganjar-Mahfud

"Kalau saya berada di luar, mungkin itu jauh lebih baik karena check and balance pasti akan terjadi dan lebih banyak yang hebat di kelompoknya masing-masing, apalagi kalau kita lihat banyak sekali tim atau partai politik yang mendukung paslon (pasangan calon), pasti juga punya harapan," kata Ganjar, Selasa (26/3/2024).

Politikus PDI-P ini pun berterima kasih apabila ada pihak-pihak yang menawarkan posisi menteri kepadanya untuk duduk di pemerintahan Prabowo-Gibran.

Namun, Ganjar mengatakan, tawaran tersebut lebih baik diberikan kepada partai-partai politik koalisi pendukung Prabowo-Gibran agar lebih adil, terlebih ada banyak partai yang mengusung pasangan tersebut.

"Saya sampaikan terima kasih, lebih baik diberikan kepada pemenang untuk sebebas-bebasnya memilih dan jauh lebih baik kalau kelompok yang sudah mendukung itu yang diutamakan bukan saya, tidak fair," ujarnya.(*)