Berdayakan Pangan Lokal, Pemkab Malra Akan Batasi Konsumsi Beras Daerah

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Megarivera Renyaan

LANGGUR, TRIBUNAMBON.COM - Pemerintahan Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) berencana akan membatasi konsumsi beras daerah. 

Upaya itu dilakukan guna memberdayakan pangan lokal, seperti embal yang diolah dari singkong sianida, juga ubi-ubian produksi petani lokal Malra. 

"Pemerintah daerah berencana membatasi konsumsi beras daerah, alasannya, selain mengerem masuknya beras dari luar daerah yang terus melonjak, juga sebagai bentuk memberdayakan pangan lokal," ucap Penjabat Bupati Malra Jasmono, saat membuka acara launching embal I Kalori sekaligus sosialasi pangan B2SA di Landmark Kota Langgur, Jumat (8/3/2024). 

Menurutnya, konsumsi beras daerah maluku per kapita per tahun masih lebih rendah dibanding konsumsi beras per kapita per tahun secara nasional, dengan presentasi mencapai 74,8 kilo perkapita per tahun. 

Sedangkan secara nasional berada di angka 88,9 kg per kapita per tahun. 

"Saya ingin menekankan bahwa percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal harus selalu didorong," cetusnya. 

Ini merupakan tanggung jawab bersama, baik pemerintah, perguruan tinggi, dunia Usaha maupun segenap elemen masyarakat. 

Pemerintah dalam hal ini, lanjutnya berperan sebagai regulator, fasilitator, motivator dan dinamisator. 

"Sedangkan dunia perguruan tinggi dan dunia usaha memberikan dukungan produksi dan modal, di samping menawarkan inovasi dan teknologi pangan yang dibutuhkan," sebutnya. 

Dirinya berharap, masyarakat harus mampu berperan secara aktif dalam mensukseskan program yang digulirkan pemerintah untuk memproduksi dan

mengolah serta memasarkan pangan lokal yang ada.

"Penganekaragaman pangan menuju kemandirian pangan dan kedaulatan pangan lokal, makan kenyang gak harus nasi," pungkasnya. 

Untuk diketahui, acara launching ini turut dihadiri

Dinas Ketahan Pangan Provinsi Maluku, Deputi II Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Forkopimda Malra, Anggota DPRD Kabupaten Malra juga TP PKK Malra. (*)