Dilantik Jadi Menteri ATR/BPN, AHY Janji Bakal Gebuk Mafia Tanah

TRIBUNAMBON.COM - Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berjanji akan melanjutkan kebijakan gebuk mafia tanah dalam rangka menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi investor serta masyarakat.

Kebijakan tersebut merupakan kebijakan dari Menteri ATR/BPN sebelumnya Hadi Tjahjanto. 

Hal itu ia katakan pasca dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) oleh Presiden RI, Joko Widodo, Rabu (21/2/2024).

Baca juga: TMMD ke-119 Kodim 1504/Ambon, Personel Mulai Bangun Jalan dan Talud

"Pesan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional periode 15 Juni 2022 - 21 Februari 2024 Bapak Hadi Tjahjanto saya terima secara jelas dan gamblang (loud and clear) untuk gebuk gebuk gebuk mafia tanah kami lanjutkan," kata AHY.

AHY mengatakan bahwa dirinya telah diberikan arahan oleh Menteri ATR/BPN sebelumnya, Hadi Tjahjanto bahwa (sertifikat elektronik) ini juga menjadi solusi yang bisa mengatasi banyak hal termasuk sengketa tanah, tumpang tindih.

Serta hal-hal yang termasuk praktek melawan hukum yang selama ini dilakukan oleh mafia tanah.

Termasuk juga redistribusi tanah bisa menghadirkan tiga hal yakni keadilan, kemajuan dan kesejahteraan.

Sementara itu, lanjutnya, hal ini juga selaras dengan tiga hal utama yang dititipkan Presiden RI Joko Widodo baginya.

Pertama, segera menuntaskan kerja besar untuk membangun sistem yang semakin kapabel, kredibel dan berkelanjutan yakni sertifikasi elektronik.

"Kalau saya tangkap secara singkat selain sertifikasi elektronik, Presiden RI Jokowi juga mengharapkan agar revisi untuk meyakinkan terkait dengan carbon trading ini agar lebih sukses lagi," kata AHY.

Terakhir tentang mencapai target 120 juta bidang program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang merupakan pekerjaan yang luar biasa mudah-mudahan bisa dicapai bersama.

"Lalu bukan hanya keadilan yang disampaikan oleh Pak Hadi semalam, walaupun itu penting sekali, tanpa keadilan rakyat tidak mungkin sejahtera," beber AHY.

"Tapi kita juga ingin Kementerian ATR/BPN sesuai dengan semangat dan motonya melayani, profesional, dan terpercaya juga bisa menjadi bagian yang fundamental untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi," kata dia lagi.

Pertumbuhan ekonomi, lanjutnya, selain pendorongnya net dari ekspor dan impor, tapi juga sangat ditentukan oleh seberapa besar belanja pemerintah, konsumsi dan investasi.

"Bicara investasi, investor tentu membutuhkan kepastian hukum jadi di sinilah mudah-mudahan kita memberikan rasa nyaman dan nyaman bagi investor baik domestik maupun luar negeri agar bisa tumbuh," ungkap AHY.