Kejati Maluku Diminta Transparan Soal Dugaan Kasus Korupsi Sekda Sadali Ie

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Mesya Marasabessy

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Ketua DPC Persatuan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) Ambon, Rizky Gunawan meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku transparan atas dugaan korupsi Sekretaris Daerah (Sekda), Sadali Ie.

Dugaan kasus korupsi dimaksud yakni terkait anggaran reboisasi di Maluku Tengah (Malteng), dan penyimpangan pengelolaan dana Covid-19 tahun 2020 dan 2021.

“Kejati Maluku harus memberikan transparansi jelas kepada publik terkait kasus dugaan penyalahgunaan anggaran Covid-19 dan reboisasi yang diduga mengaitkan Sekda Maluku,” kata Gunawan, Rabu (6/12/2023).

Menurutnya, harus ada keterbukaan dan kejelasan atas kasus yang melibatkan mantan Kepala Dinas Kehutanan Maluku itu.

Baca juga: Dituding Korupsi, Ratusan Warga SBT Nyatakan Sikap Bela Sekda Sadali Ie: Nyawa Siap jadi Taruhan

Baca juga: Suami Dituding Korupsi, Nita bin Umar Minta Waktu Bicara Depan Warga SBT

Hal itu sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

“Yang dimana kasus ini sudah menjadi opini serta konsumsi publik tapi belum ada kejelasannya,” ungkap Gunawan.

Apalagi lanjutnya, kasus tersebut merupakan pelaporan dari masyarakat, sehingga Kejati mempunyai tanggung jawab untuk selesaikan terkait benar atau tidaknya kasus dimaksud.

Hal itu untuk mengantisipasi adanya stigma kotor dan muncul pemikiran buruk kepada institusi Kejati Maluku.

“Jangan sampai malah membuat masyarakat menimbulkan dugaan tidak baik kepada Kejati Maluku, dikarenakan terlalu lama kasus dugaan ini mengambang dan tidak ada kejelasan,” cetusnya.

Diketahui, sejumlah organisasi termasuk Permahi Ambon juga sudah beberapa kali menggelar aksi demontrasi terkait dugaan kasus korupsi yang melibatkan Sekda Maluku, Sadali Ie. (*)